Inspektur Wilayah III Kemenhaj Imbau ASN Patuhi Regulasi

SAMARINDA (Waspada.id): Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mulyadi Nurdin, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah agar senantiasa mematuhi regulasi, menjaga integritas, serta mengedepankan kepentingan jemaah dalam memberikan pelayanan ibadah haji.

Imbauan tersebut disampaikan Mulyadi Nurdin dalam kegiatan pembinaan ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat Kanwil Kemenhaj serta seluruh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Dalam arahannya, Mulyadi menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis dan fasilitas pelayanan, tetapi juga membutuhkan komitmen, integritas, serta kepatuhan seluruh aparatur terhadap ketentuan yang berlaku.

Bersama tim Inspektorat Jenderal, Mulyadi juga melaksanakan pemantauan kepatuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Kalimantan Timur.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak dini sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan sekaligus menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi seluruh jajaran dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji.

Alumni Lemhannas Republik Indonesia tersebut menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian berjalan sesuai regulasi.

Pengawasan mencakup aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kementerian.

“Pengawasan internal memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian berjalan dengan baik sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” ujar alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu.

Ia memaparkan tiga peran utama APIP, yakni assurance atau pemberian keyakinan atas tata kelola, consulting melalui pendampingan dan konsultasi, serta early warning system sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi risiko dan gangguan pelayanan.

Proses pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan audit, penyampaian temuan, pemberian rekomendasi, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Mulyadi menambahkan, ruang lingkup pengawasan meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Termasuk pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta pelayanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Sesuai regulasi, Inspektorat Jenderal berwenang melakukan pengawasan dari aspek kinerja dan keuangan pada Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.

Perkuat Pengawasan

H Mulyadi juga menyoroti tantangan penyelenggaraan haji ke depan, terutama perubahan sistem pengelolaan sejumlah layanan utama di Arab Saudi. Transportasi, akomodasi, dan konsumsi kini sepenuhnya ditangani oleh syarikah Arab Saudi.

Perubahan tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah Indonesia memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi agar kualitas pelayanan kepada jemaah tetap terjamin.

Ia menyebutkan, sesuai arahan Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf, perubahan pola pengelolaan layanan harus diimbangi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Pembagian tugas dan kewenangan antarpihak juga harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pelayanan.

“Penguatan koordinasi juga diperlukan untuk mempercepat penanganan persoalan di lapangan, terutama ketika layanan yang disediakan syarikah tidak berjalan sesuai kebutuhan jemaah,” jelasnya.

Selain perubahan sistem layanan, Mulyadi turut menyoroti kebijakan Arab Saudi yang melarang praktik perantara atau makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk membersihkan penyelenggaraan haji dari praktik percaloan serta memastikan proses pengadaan berlangsung transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

Ia juga menyampaikan bahwa Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah menyatakan kebijakan tersebut sebagai momentum penting untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Langkah itu sekaligus sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses pengadaan layanan haji, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, terbebas dari praktik percaloan dan perantara ilegal.

ASN Diminta Hindari Konflik

Dalam pembinaan tersebut, Mulyadi secara khusus mengingatkan seluruh ASN agar menghindari konflik kepentingan serta tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.

Ia menegaskan bahwa setiap jemaah berhak memperoleh pelayanan yang adil tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan tertentu. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada perempuan dan lanjut usia (lansia).

“Kita harus memperlakukan jemaah secara adil, tidak diskriminatif, tidak pilih kasih, prioritaskan wanita dan lansia,” imbaunya.

Menurut H Mulyadi, pelayanan ibadah haji merupakan tanggung jawab besar karena menyangkut harapan dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap keputusan aparatur harus berorientasi pada kepentingan jemaah, bukan menjadi ruang untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Verifikasi Data Daftar Tunggu Jemaah

Dalam kunjungan kerja tersebut, tim Inspektorat Jenderal juga melakukan verifikasi terhadap data daftar tunggu calon jemaah haji yang belum padan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Mulyadi mengungkapkan, secara nasional terdapat lebih dari 400 ribu calon jemaah dalam daftar tunggu yang datanya belum dapat diintegrasikan atau dipadankan dengan Dukcapil Kemendagri. Sementara di Kalimantan Timur, jumlahnya diperkirakan mencapai 20 ribu orang.

“Terdapat lebih 400 ribu calon jemaah dalam waiting list yang tidak bisa diintegrasikan dengan Dukcapil Kemendagri. Di Kaltim saja ada sekitar 20 ribu orang yang tidak bisa dipadankan. Kita akan mengecek apa masalahnya, apakah ada kesalahan NIK, nama atau masalah lainnya,” ungkap Mulyadi.

Ia menegaskan, data tersebut perlu ditelusuri melalui pengecekan dan verifikasi faktual agar penyebab ketidaksesuaian dapat diketahui secara pasti.

Langkah ini penting untuk memastikan validitas data calon jemaah sekaligus mendukung tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

H Mulyadi berharap seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin, serta menjadikan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. (id69)

H