Investasi Tiongkok dan Drama Babi PanggangInvestasi Tiongkok dan Drama Babi PanggangInvestasiTiongkokdanDramaBabiPanggang

Sepertinya Gubernur Bobby Nasution lebih bergairah mempromosikan babi panggang ke Korea Selatan ketimbang membuka jendela investasi ke Tiongkok.

MEDAN, kota yang dahulu dijuluki Parijs van Sumatra, kini sedang menyaksikan pertunjukan politik lebih mirip sinetron murahan daripada tata kelola pemerintahan. Dua pejabat yang semestinya berjalan beriringan membangun daerah justru terlihat saling silang langkah dalam balutan aturan birokrasi. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wali Kota Medan Rico Waas tersandung persoalan yang, sebenarnya, “remeh”: rekomendasi perjalanan dinas ke Tiongkok.

Bobby mengaku pernah menolak surat izin Rico Waas dan pimpinan DPRD Medan yang hendak berangkat ke negeri Tirai Bambu. Alasannya, mengacu pada instruksi pemerintah pusat untuk membatasi perjalanan ke luar negeri. “Kalau itu dianggap menghambat, ya, saya rasa saya hanya menjalankan tugas,” ujarnya, seolah baru kemarin lulus dari akademi penjaga buku pedoman birokrasi.

Namun ada pertanyaan yang layak kita ajukan. Perjalanan itu tidak menggunakan uang rakyat. Biayanya ditanggung pihak Tiongkok. APBD tidak berkurang serupiah pun. Jika demikian, apa sebenarnya yang dipertaruhkan? Apakah ini benar soal prinsip administrasi, atau lebih dekat kepada pertarungan ego dan otoritas?

Publik tentu tidak sebodoh yang dibayangkan para politisi. Mereka terbiasa membaca bahasa tubuh kekuasaan. Isu retaknya hubungan Bobby dan Rico bukanlah kabar yang lahir dari ruang kosong. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Lemkapi) bahkan pernah menyinggung adanya ketegangan di antara keduanya. Publik masih ingat acara pisah sambut wali kota yang batal dihadiri Bobby. Sang gubernur menyebut persoalan itu terjadi karena miskomunikasi OPD, sementara Rico menyebut ada agenda rapat mendesak. Dua versi cerita, satu tanda tanya besar.

Yang membuat persoalan ini terasa ironis adalah rekam jejak Bobby sendiri. Pada Mei tahun lalu, ia tampak begitu bersemangat mempromosikan Babi Panggang Karo ke Korea Selatan. Upaya memperkenalkan produk daerah tentu patut diapresiasi. Namun ketika Rico Waas, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan, dan unsur terkait hendak membuka peluang kerja sama dengan Tiongkok tanpa membebani keuangan daerah, aturan tiba-tiba berubah sangat kaku. Seolah promosi kuliner lebih penting daripada promosi investasi.

Padahal, secara hukum, rekomendasi gubernur memang diperlukan bagi kepala daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun esensi aturan itu adalah pengawasan, bukan penghambatan. Aturan dibuat untuk memastikan perjalanan memiliki tujuan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan untuk menjadi palang pintu bagi setiap peluang yang datang.

Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan bahkan secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Menurut dia, jika memang ada pertimbangan tertentu, biarlah Kemendagri yang melakukan evaluasi. Rekomendasi semestinya tetap diteruskan agar peluang yang berpotensi membawa manfaat bagi daerah tidak berhenti hanya di meja birokrasi tingkat provinsi.

Yang paling dirugikan dalam polemik ini bukan Bobby dan bukan pula Rico. Yang dirugikan adalah Medan. Kota ini sudah tertinggal dari Jakarta, Surabaya, bahkan Makassar dalam persaingan menarik investasi. Ketika Tiongkok—salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia—membuka ruang kerja sama, yang muncul justru kesan bahwa pemerintah daerah sibuk mengurus konflik internal.

Investor tidak peduli siapa yang lebih berkuasa. Mereka peduli stabilitas, kepastian, dan kemudahan berusaha.

Bobby mungkin lupa bahwa Tiongkok bukan Korea Selatan. Di sana, yang dicari bukan babi panggang ala Karo, melainkan peluang pembangunan infrastruktur, perdagangan, pelabuhan, dan investasi jangka panjang. Jika serius membangun Sumatera Utara, seorang gubernur seharusnya memfasilitasi peluang seperti ini, bukan malah menjadi penghalang pertama yang harus dilewati.

Dalam politik, tidak ada asap tanpa api. Namun dalam pemerintahan, tidak ada investasi tanpa kepastian. Bobby dan Rico perlu mengingat bahwa mereka bukan lagi anak muda yang bisa saling sindir dari kejauhan. Mereka memikul tanggung jawab atas jutaan warga yang berharap daerahnya maju.

Tiongkok menunggu. Medan menunggu. Yang tidak perlu ditunggu adalah drama politik Sang Gubernur yang membuat peluang investasi terbang lebih cepat daripada pesawat menuju negeri Tirai Bambu.