​Investasi Triliunan Rupiah tapi Utang Pensiunan Menumpuk, Pengurus Pensiunan PTPN I Regional 1 Buka Suara

​MEDAN (Waspada.id): Rencana investasi jumbo PTPN I sebesar Rp26,76 triliun untuk program hilirisasi perkebunan menuai kritik pedas dari para purnabakti. Pengurus pensiunan PTPN I Regional 1 (eks PTPN II) menilai langkah investasi tersebut ironis di tengah belum tuntasnya berbagai kewajiban perusahaan terhadap mantan karyawannya.

​Kritik tersebut disampaikan oleh Ketua Pensiunan PTPN I Regional 1 Irianto, didampingi Sekretaris Firman Nasution dan Bendahara Muchtar, saat memberikan keterangan kepada Waspada.id di Medan, Sabtu (24/10/2026). Keterangan ini merespons pemberitaan terkait investasi besar-besaran PTPN I yang dimuat di media pada 21 Oktober 2026 lalu.

​Irianto menyoroti sikap manajemen yang dinilai tidak konsisten terkait ketersediaan anggaran. ​"PTPN I sanggup berinvestasi hingga Rp26,76 triliun, tetapi saat diminta menaikkan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), direksi beralasan tidak ada uang. Ini menunjukkan memang tidak ada niat untuk menyelesaikan kewajiban utang kepada para pensiunan," tegas Irianto.

​Para pengurus merinci sejumlah hak dan utang PTPN I kepada pensiunan yang hingga kini belum juga diselesaikan, antara lain:

​Santunan Hari Tua (SHT) yang belum dibayarkan.

​Tunjangan Uang Beras untuk pensiunan Karyawan Pelaksana (Karpel) Golongan I dan II.

​Kekurangan pembayaran Uang Medali Jubileum sebagai penghargaan masa kerja 25 tahun.

​Tunggakan Iuran Dana Pensiun (IDP) ke Dapenbun yang belum disetorkan. Akibatnya, penerimaan uang pensiun bulanan masih menggunakan perhitungan Gaji Pokok (Gapok) tahun 2002.

​Kondisi uang pensiun yang tidak pernah mengalami kenaikan selama puluhan tahun ini dinilai kian memprihatinkan dan membuat kehidupan para pensiunan berada di bawah garis kemiskinan.

​"Sangat tidak adil jika pemerintah membiarkan perlakuan seperti ini. Pensiunan juga rakyat yang seharusnya mendapat perhatian," ujar Firman Nasution.

​Menutupi keterangannya, pihak pengurus mendesak jajaran Direksi PTPN I untuk memprioritaskan penyelesaian utang-utang tersebut ketimbang memaksakan investasi bernilai triliunan rupiah.

​"Utang hukumnya wajib diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai dibawa mati karena kelak ada perhitungannya di Yaumal Hisab (hari perhitungan)," tambah Muchtar.

​Para pensiunan juga mempertanyakan peran para wakil rakyat di DPR yang dinilai belum menyerap dan menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah terkait persoalan kesejahteraan purnabakti BUMN ini.(id96)