Ironi Surplus Jagung, Peternak Ayam di Deliserdang Menjerit: Pakan Mahal, Harga Telur Anjlok

DELISERDANG (Waspada.id): Klaim surplus jagung nasional berbanding terbalik dengan kenyataan yang dihadapi peternak ayam petelur di Deliserdang, Sumatera Utara. Jagung semakin sulit diperoleh. Harganya melambung hingga menembus Rp7.000 per kilogram. Sementara harga telur justru merosot. Peternak pun terjepit di antara mahalnya biaya produksi dan rendahnya harga jual.

Kondisi ini mengancam kelangsungan usaha peternakan sekaligus berpotensi mengganggu pasokan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Asosiasi Peternak Unggas (Aspegas) Deliserdang, Seng Guan, mengatakan pemerintah harus segera menjamin ketersediaan jagung dan bungkil kacang kedelai (BKK) dengan harga terjangkau. Sebab, biaya pakan menyerap lebih dari 70 persen total biaya operasional peternakan.

"Katanya surplus, tapi kok peternak kesulitan mendapatkan jagung? Harus dijatah untuk mendapatkan harga yang wajar Rp5.500 per kilogram. Sementara di pasar bebas, harganya bisa mencapai Rp7.000 ke atas," kata Seng Guan, Senin (19/10/2026).

Menurut peternak asal Beringin, Deliserdang, itu, harga jagung yang melampaui Rp7.000 per kilogram membuat usaha peternakan semakin sulit bertahan. Apalagi harga telur di tingkat peternak justru mengalami penurunan.

"Kalau harga jagung di atas Rp7.000, peternak pasti rugi, apalagi harga telur saat ini justru turun," ujarnya.

Persoalan tak berhenti pada jagung. Peternak juga menghadapi mahalnya BKK, salah satu komponen penting pakan ayam. Seng Guan menyoroti kebijakan impor BKK melalui satu pintu badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilainya perlu dievaluasi.

Menurut dia, pemerintah seharusnya membuka kesempatan bagi importir lain agar tercipta persaingan harga dan peternak tidak bergantung pada satu jalur pasokan.

"Kami berharap kebijakan impor BKK juga ditinjau kembali. Jangan hanya satu pintu melalui BUMN, tetapi diberikan ruang bagi importir sehingga harga BKK semakin bersaing," tegasnya.

Kesulitan peternak semakin bertambah akibat terbatasnya pasokan meat and bone meal (MBM), yakni tepung daging dan tulang yang juga digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.

Jagung Dijatah, Peternak Butuh Kepastian

Keluhan serupa disampaikan Ketua Perhimpunan Peternak Petelur Sumatera Utara (P3SU), drh. Fadhillah Boy. Sebagaimana dikutip dari media daring KBA.ONE baru-baru ini, ia menyebut kelangkaan jagung telah menjadi persoalan luas yang dirasakan peternak di berbagai daerah.

Menurut Fadhillah, penyaluran jagung melalui Bulog dengan harga subsidi belum mampu memenuhi kebutuhan peternak. Pasokannya terbatas dan harus dibagi melalui sistem penjatahan.

"Kami menerima laporan dari anggota di berbagai kabupaten bahwa meskipun pemerintah menyalurkan jagung melalui Bulog dengan harga subsidi, jumlahnya masih sangat terbatas dan harus dijatah. Peternak butuh kepastian pasokan, bukan sekadar jatah yang tidak mencukupi kebutuhan riil," ujarnya.

Fadhillah juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan impor BKK. Ia menilai pembukaan akses impor yang lebih luas dapat mendorong persaingan harga sekaligus mengurangi ketergantungan peternak pada satu sumber pasokan.

"Kenaikan harga BKK berkontribusi besar terhadap tingginya biaya pakan. Jika ruang impor dibuka lebih luas, persaingan harga akan muncul dan peternak tidak lagi terjebak dalam satu sumber pasokan," katanya.

Program MBG Bisa Terdampak

Di tengah tekanan biaya produksi, peternak menegaskan komitmen mendukung program MBG. Namun, mereka mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menuntut ketersediaan telur tanpa memastikan keberlangsungan usaha pemasoknya.

"Kami siap memasok telur untuk program strategis pemerintah, tetapi pemerintah juga harus memastikan kami tidak beroperasi dengan kerugian. Ini hubungan timbal balik," ujar Fadhillah.

Sementara itu, An Tek, peternak ayam petelur di Pantai Labu, Deliserdang, meminta pemerintah memperluas penyerapan telur produksi peternak. Tidak hanya melalui MBG, tetapi juga program bantuan pangan lainnya.

Menurut dia, kepastian pasar diperlukan agar peternak memiliki jaminan penyerapan produksi di tengah fluktuasi harga telur dan tingginya biaya pakan.

Persoalan mahalnya pakan dan rendahnya harga telur sebelumnya juga memicu aksi unjuk rasa Asosiasi Petelur Nasional di depan Gedung DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Para peternak memprotes ketimpangan antara biaya produksi dan harga jual telur yang dinilai semakin menekan usaha mereka.

Menteri Perdagangan Budi Santoso ketika itu menyebut rendahnya harga telur sebagai salah satu pemicu demonstrasi. Pemerintah menyatakan harga mulai menunjukkan perbaikan, dengan rata-rata nasional sekitar Rp26.800 per kilogram pada Kamis (8/10/2026).

Namun, bagi peternak di Deliserdang, persoalannya belum selesai. Mereka masih harus menghadapi mahalnya jagung, terbatasnya pasokan BKK dan MBM, serta ketidakpastian harga telur.

Peternak mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin pasokan bahan baku pakan dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur di pasar.

Tanpa langkah tersebut, kelangsungan usaha peternakan terancam. Pada akhirnya, kondisi ini juga dapat memengaruhi ketersediaan telur bagi masyarakat dan pelaksanaan program MBG.(wsp.id)