Irwansyah Serukan TPG Perempuan Berperan Atasi KDRT dan Perceraian

BANDA ACEH (Waspada.id): Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengajak perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong, terutama menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (09/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira, serta unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, Irwansyah menyampaikan bahwa amanah yang diemban perempuan anggota TPG kini semakin besar. Selain menjalankan peran dalam keluarga, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di gampong.

Menurutnya, perempuan anggota TPG memiliki posisi strategis dalam membantu menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, seperti KDRT, pencegahan perceraian, stunting, perlindungan anak, hingga konflik antarwarga.

Irwansyah juga menerima sejumlah masukan dari peserta. Di antaranya, masih adanya anggota TPG perempuan yang menghadapi hambatan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, ada yang mendapat anggapan bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan gampong.

Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan, bahwa TPG memiliki fungsi semacam lembaga legislatif di tingkat gampong yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila berbagai persoalan dapat diselesaikan di tingkat gampong, hal tersebut secara langsung akan membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol. Ketika semua perangkat gampong bersatu untuk menyelesaikan, tentu akan membantu pembangunan kota,” lanjut Irwansyah.

Dalam Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (09/11/2026) kesempatan itu, perempuan anggota TPG juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas, di antaranya pelatihan public speaking, kemampuan menyusun produk hukum (legal drafting), serta pembekalan terkait tugas dan fungsi TPG.

Irwansyah menilai peningkatan kapasitas tersebut penting agar anggota TPG dapat menjalankan amanah secara optimal. Ia pun meminta DPMG Banda Aceh agar dapat memfasilitasi kebutuhan pelatihan dan pembekalan khusus bagi perempuan anggota TPG.

Ia menegaskan, DPRK Banda Aceh siap mendukung upaya peningkatan kapasitas tersebut, termasuk membantu memperjuangkan kebutuhan perempuan anggota TPG agar semakin berdaya dan mampu berkontribusi bagi kemajuan gampong.(id66)