Jaksa KPK Tuntut Penyuap Ondim 28 Bulan Penjara

MEDAN (Waspada.id): Yaqub Abdhal Mu’arif dituntut pidana penjara selama 28 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Rp1 miliar kepada Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (9/11/2026).

Yaqub diketahui merupakan kontraktor pada Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat tahun 2025. Dia juga merupakan tim sukses Syah Afandin saat mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat periode 2025–2030.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan empat bulan (28 bulan)," kata JPU Martopo Budi Santoso di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Yaqub membayar denda sebesar Rp200 juta. Denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika hasil pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, pidana denda yang belum dibayar diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.

JPU menilai perbuatan Yaqub telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama.

Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menyebut sejumlah hal yang memberatkan hukuman Yaqub.

"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dan terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan dalam melaksanakan proyek pemerintah," kata JPU.

Sementara itu, hal yang meringankan tuntutan yakni Yaqub mengakui perbuatannya secara terus terang, bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta bersikap sopan dan menghormati persidangan.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada Yaqub dan tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada Senin (16/11/2026).

Diketahui, Yaqub bersama Syah Afandin dan sejumlah pihak lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/7/2026). Operasi tersebut berlangsung di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.(Fes)