Jangan Bangun Huntap di Atas Ancaman, Relokasi Harus Berbasis Keselamatan Warga


ACEH TAMIANG (Waspada.id): Pemerintah tidak boleh sekadar membangun rumah baru bagi korban banjir Aceh Tamiang tanpa memastikan bahwa lokasi hunian tersebut benar-benar aman dari ancaman bencana.
Hal itu ditegaskan Ketua Yayasan Ekosistem dan Budaya Nusantara (EKOBA), Andi Nur Muhammad, dalam keterangan resmi yang diterima Senin (16/11/2026), di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang Aceh Tamiang November 2025.
Menurut Andi, pembangunan hunian tetap (Huntap) harus menjadi bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dalam jangka panjang, bukan sekadar menyelesaikan target pembangunan fisik.
“Jangan hanya membangun kembali rumah setelah banjir. Pastikan rumah itu benar-benar aman untuk ditinggali,” ujarnya.
Pemerintah saat ini memang tengah menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga telah menyatakan bahwa salah satu tahapan penting adalah memastikan lokasi pembangunan berada di luar zona rawan bencana.
Karena itu, EKOBA meminta prinsip tersebut benar-benar diterapkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
EKOBA menilai Aceh Tamiang memiliki pengalaman panjang menghadapi banjir besar. Bencana pernah terjadi pada 1996, kembali pada Desember 2006, dan kemudian banjir bandang pada akhir November 2025 yang menyebabkan kerusakan besar terhadap permukiman dan sumber penghidupan masyarakat.
Bagi EKOBA, rangkaian kejadian tersebut tidak boleh hanya diperlakukan sebagai catatan sejarah.
“Kalau suatu kawasan berkali-kali mengalami bencana dan berdasarkan kajian ilmiah dinyatakan memiliki risiko tinggi, maka kita harus berani bertanya, apakah masyarakat masih harus dipaksa tinggal di sana?” sebut Andi.
Ia menegaskan bahwa relokasi bukan berarti mengabaikan masyarakat atau memutus hubungan mereka dengan kampung halaman. Sebaliknya, relokasi harus menjadi pilihan kebijakan ketika keselamatan masyarakat tidak lagi dapat dijamin di lokasi lama.
Untuk memastikan pemulihan pascabencana tidak kembali menciptakan kerentanan baru, EKOBA menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
Pertama, audit risiko seluruh lokasi Huntara dan Huntap.
Setiap lokasi harus diperiksa berdasarkan ancaman banjir, longsor, pergerakan tanah, kondisi geologi, hidrologi, akses evakuasi, dan faktor risiko lainnya. Masyarakat berhak mengetahui dasar kajian tersebut.
Kedua, jangan membangun hunian di kawasan yang berdasarkan kajian dinyatakan berisiko tinggi.
Pembangunan rumah harus mengikuti peta risiko dan kajian ilmiah, bukan semata-mata berdasarkan ketersediaan lahan atau kemudahan pembangunan.
Ketiga, kajian relokasi harus dilakukan secara ilmiah dan lintas sektor.
EKOBA mendorong keterlibatan BNPB, BPBD, ahli geologi, ahli hidrologi, akademisi, dan instansi teknis untuk memastikan calon lokasi benar-benar aman.
Keempat, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap keputusan relokasi.
Relokasi tidak boleh hanya memindahkan rumah. Pemerintah harus memastikan akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, serta keberlanjutan hubungan sosial dan budaya masyarakat.
Kelima, penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
Pembangunan hunian harus berjalan bersamaan dengan rehabilitasi kawasan hulu, pengendalian sedimentasi, pembenahan kapasitas sungai dan drainase, penguatan tata ruang, serta pengawasan alih fungsi lahan.
Di sisi lain, EKOBA juga mendorong pemerintah mengkaji sejumlah wilayah yang relatif lebih tinggi, termasuk kawasan di Kecamatan Rantau dan Manyak Payed, sebagai kemungkinan alternatif lokasi relokasi.
Namun, Andi menegaskan bahwa penyebutan kedua wilayah tersebut bukan berarti EKOBA menetapkannya sebagai lokasi yang sudah layak untuk permukiman baru.
“Rantau dan Manyak Payed hanya kami dorong untuk dikaji. Layak atau tidak, harus diputuskan berdasarkan kajian teknis dan ilmiah, bukan berdasarkan asumsi,” ucap Andi.
Kajian harus mencakup risiko banjir, longsor, kondisi tanah dan geologi, ketersediaan air, akses jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Menurut EKOBA, ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan semata-mata berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Ukuran sebenarnya adalah berapa banyak keluarga yang akhirnya benar-benar aman.
“Jangan hanya menghitung jumlah rumah yang dibangun. Hitung juga berapa keluarga yang benar-benar terlindungi,” papar Andi.
Penggiat lingkungan tersebut juga mengatakan bahwa EKOBA mengingatkan masyarakat yang telah kehilangan rumah, harta benda, dan mata pencaharian akibat banjir tidak boleh kembali ditempatkan dalam situasi yang membuat mereka menghadapi ancaman yang sama.
Karena itu, setiap rupiah anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi investasi keselamatan manusia. Pemerintah harus berani mengambil keputusan sebelum bencana berikutnya.
EKOBA meminta pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, DPRK Aceh Tamiang, dan seluruh lembaga terkait memastikan kebijakan penataan permukiman pascabencana benar-benar berbasis risiko. Pemerintah tidak boleh menunggu bencana berikutnya untuk menyadari bahwa suatu kawasan ternyata tidak aman.
“Jangan menunggu banjir berikutnya, jangan menunggu lebih banyak rumah hancur dan korban jiwa berjatuhan. Pemerintah harus berani mengambil keputusan berdasarkan keselamatan masyarakat, bukan sekadar pertimbangan pembangunan fisik,” tegas Andi.
Menurutnya, masyarakat Aceh Tamiang tidak meminta kehidupan yang mewah. Mereka hanya ingin rumah yang aman. Tempat anak-anak dapat tidur tanpa ketakutan. Tempat keluarga dapat menjalani kehidupan tanpa selalu cemas ketika hujan turun.
“Membangun rumah adalah pekerjaan pembangunan, tetapi memastikan manusia yang tinggal di dalamnya tetap selamat adalah tanggung jawab kemanusiaan,” pungkasnya. (id76).
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda