Jelang 21 Tahun Damai Aceh, Masyarakat Pertanyakan Kinerja KKR dan BRAJelang 21 Tahun Damai Aceh, Masyarakat Pertanyakan Kinerja KKR dan BRAJelang21TahunDamaiAceh,MasyarakatPertanyakanKinerjaKKRdanBRA

BANDA ACEH (Waspada.id): Menjelang 21 tahun perdamaian Aceh, masyarakat mempertanyakan kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh serta Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dalam menangani pemulihan dan reparasi korban konflik masa lalu.

Pertanyaan tersebut mengemuka dalam aksi damai bertajuk “Aceh Darurat Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Bencana Banjir Sumatra” yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).

Perwakilan masyarakat, Nanda Johan, mengatakan keberadaan KKR dan BRA belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh korban konflik. Ia mempertanyakan sejauh mana kedua lembaga tersebut melakukan pendataan dan memastikan proses reparasi benar-benar menyentuh kebutuhan korban di lapangan.

“Kita tahu ada KKR dan BRA, tapi apakah itu dicek sampai ke akarnya untuk proses reparasinya? Terkait data dan semuanya. Temuan kita di lapangan juga tidak menggambarkan itu,” kata Nanda.

Menurutnya, persoalan reparasi tidak seharusnya hanya dilihat dari bantuan fisik yang diterima korban, seperti rumah. Dampak konflik, kata dia, jauh lebih luas karena menyangkut kehilangan anggota keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan hingga persoalan psikologis yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Misalnya bicara soal reparasi sudah diberikan, rumah segala macam, tapi apakah rasa kehilangan, rasa sakit yang ditimbulkan pada saat kehilangan rumah itu terbayar? Kan tidak,” ujarnya.

Nanda juga menyinggung nasib masyarakat yang hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang hilang selama konflik.

“Foto-foto yang kita tampilkan adalah foto-foto korban yang belum kembali. Apakah dia hilang, apakah dia meninggal, kita tidak tahu,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam proses pemulihan korban konflik, meskipun perdamaian Aceh telah berlangsung selama 21 tahun.

Menurut Nanda, kehilangan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi juga berdampak panjang terhadap kehidupan keluarga korban, termasuk akses pendidikan dan kondisi psikologis anak-anak mereka.

Karena itu, ia mendesak pemerintah mempercepat pemulihan serta memastikan hak-hak korban benar-benar dipenuhi.

“Langkah konkret harus dari pemerintah. Langkah kita mendorong pemerintah untuk mempercepat pemulihan, memberi keadilan untuk korban-korban,” ujarnya.

Nanda menegaskan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh tidak semestinya hanya menjadi seremoni. Momentum tersebut harus digunakan untuk melihat kembali apakah seluruh persoalan korban konflik telah benar-benar diselesaikan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, setelah menjumpai massa aksi damai di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (12/8/2026). Waspada.id/Hulwa Dzakira

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, yang menemui massa aksi mengatakan pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Munawar menilai kinerja KKR dan BRA sejauh ini sudah berjalan maksimal.

“Sejauh ini kinerja KKR dan BRA secara ‘to see’ mereka sudah sangat maksimal. Masalah masyarakat kemudian merasa kurang puas, ya, biasalah”, ujar Munawar.

Menurutnya, keluhan yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari aspirasi yang harus ditampung pemerintah. Ia meminta masyarakat tetap bersabar karena proses pendataan dan pemulihan korban masih terus dilakukan.

“Ya intinya semua aspirasi tetap kita tampung dan masyarakat harap bersabar. Sama-samalah kita,” pungkasnya. (Hulwa)