Jelang Penetapan UMP 2027, KSPN Dorong Kenaikan Upah Berjenjang


JAKARTA (Waspada.id): Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengusulkan skema kenaikan upah secara berjenjang sebesar 7 persen hingga 9,5 persen. Skema ini dirancang dengan mempertimbangkan tingkat upah minimum dan kondisi pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.
Bahkan, daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diusulkan mendapatkan kenaikan upah lebih tinggi, yakni melampaui 9,5 persen.
Usulan tersebut disampaikan KSPN sebagai upaya mempersempit kesenjangan upah antardaerah yang selama ini dinilai semakin lebar. Melalui skema ini, daerah dengan upah minimum rendah diharapkan memperoleh persentase kenaikan lebih besar dibandingkan daerah yang tingkat upahnya sudah tinggi.
Presiden KSPN, Ristadi mengatakan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan kenaikan upah yang lebih berpihak kepada pekerja di daerah dengan standar upah minimum rendah.
“Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi,” kata Ristadi kepada Liputan6.com, Minggu (15/11/2026).
Untuk merealisasikan usulan tersebut, KSPN mengajukan pembagian tiga klaster berdasarkan besaran upah minimum. Setiap klaster memiliki nilai alfa (indeks tertentu) yang berbeda sebagai dasar perhitungan kenaikan upah.
Berikut skema kenaikan yang diusulkan KSPN:
Upah minimum di bawah Rp3 juta: menggunakan nilai alfa 0,8 hingga 1,0.
Upah minimum di atas Rp3 juta hingga Rp4 juta: menggunakan nilai alfa 0,6 hingga 0,8.
Upah minimum di atas Rp4 juta: menggunakan nilai alfa 0,5 hingga 0,6.
Ristadi menilai perbedaan standar upah antardaerah saat ini masih cukup mencolok. Salah satu contohnya terlihat dari perbandingan upah minimum di Kabupaten Majalengka dengan kawasan Bekasi.
Saat ini, upah minimum di Majalengka berada di kisaran Rp2,5 juta hingga Rp2,6 juta. Sementara itu, upah pekerja di kawasan Bekasi dan sekitarnya sudah mendekati Rp6 juta.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan ketimpangan penghasilan, meskipun pekerja memiliki kompetensi dan jam kerja yang relatif sama.
“Kasihan juga teman-teman kita yang bekerja di daerah dengan kompetensi dan jam kerja yang sama, tetapi upahnya jauh berbeda. Misalnya, pekerja sektor otomotif di Bekasi mendapat upah sekitar Rp 6 juta, sedangkan pekerja di Majalengka hanya Rp 2,6 juta,” ujarnya.
KSPN Minta Sistem Pengupahan Disederhanakan
Selain mengusulkan kenaikan upah secara berjenjang, KSPN juga menyoroti sistem pengupahan nasional yang dinilai masih terlalu rumit.
Saat ini, terdapat empat jenis upah minimum yang berlaku, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
KSPN mengusulkan penyederhanaan sistem tersebut melalui penerapan upah minimum sektoral nasional. Skema ini diharapkan dapat membuat standar pengupahan lebih terukur berdasarkan bidang usaha.
Sektor yang menjadi cakupan usulan tersebut antara lain otomotif, pertambangan, perbankan, jasa, dan sektor lainnya.
Ristadi juga menyoroti penggunaan dua opsi formula dalam penetapan upah minimum, yakni perhitungan berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa, serta pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurutnya, perbedaan hasil perhitungan dari kedua formula tersebut berpotensi memicu perdebatan berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha.
Di tengah mulai bergulirnya pembahasan upah minimum 2027 di berbagai daerah melalui Dewan Pengupahan, KSPN berharap pemerintah dapat mempertimbangkan skema kenaikan berjenjang tersebut.
Dengan demikian, penetapan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral 2027 diharapkan tidak hanya memperhatikan kondisi ekonomi daerah, tetapi juga mampu mempersempit kesenjangan penghasilan ant pekerja di berbagai wilayah. (Lip6)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda