Jembatan Aek Roncitan Dikebut, TKD Tambahan Jadi Kunci Pemulihan Akses Warga

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Pembangunan Jembatan Aek Roncitan di ruas jalan Batas Kota Gua Asom, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, kini berjalan dengan progres mencapai 65 persen. Proyek ini dibiayai melalui TKD Tambahan senilai Rp834 juta dan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026 untuk mengembalikan akses vital warga menuju Kota Padangsidimpuan yang terputus akibat bencana 2025.

TKD Tambahan adalah dana transfer pemerintah pusat kepada daerah yang dialokasikan secara khusus untuk mempercepat pemulihan pascabencana — mencakup perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, serta pelayanan dasar di wilayah terdampak. Dana ini disalurkan di luar alokasi anggaran rutin daerah agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Epron Suaib Ritonga (43), kepala tukang dari CV Kamadie Konstruksi, menyebut pekerjaan telah berjalan sekitar satu bulan. Di lokasi, ekskavator dan 14 pekerja sibuk menyelesaikan fondasi serta dinding penahan jembatan. Meski cuaca kerap menjadi kendala — hujan deras menyebabkan debit sungai naik dan mengangkut material kayu serta bebatuan yang menimbun kembali galian sebanyak empat kali — pihaknya menambah tenaga kerja agar target penyelesaian tetap tercapai.

“Hujan membuat air sungai tiba-tiba naik dan membawa material, sehingga pekerjaan terhenti. Galian yang sudah selesai pun tertimbun kembali. Karena itu kami tambah jumlah pekerja jadi 14 orang, semoga Desember nanti sudah selesai,” ujar Epron saat ditemui di lokasi, Kamis (5/11/2026).

Pengawas proyek dari Dinas PUPR Tapanuli Selatan, Fahrur Rozi Lubis (25), menjelaskan jembatan baru dirancang permanen dengan lebar 7 meter, bentang 6 meter, dan tinggi 2,8 meter. Pekerjaan saat ini berfokus pada struktur penyangga di kedua ujung jembatan. Selanjutnya akan dibangun tiang penahan gelagar. Pekerjaan juga mencakup pemotongan bukit sepanjang sekitar 50 meter untuk menyesuaikan badan jalan.

Pemkab Tapanuli Selatan sendiri menerima total TKD Tambahan sebesar Rp255,89 miliar pada 2026. Sebesar Rp153,58 miliar dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana umum, termasuk jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.

Rudi Girsang (35), warga Kelurahan Pardomuan, menyambut gembira pembangunan ini. “Ini satu-satunya akses kami menuju Padangsidimpuan. Kalau terputus, perekonomian warga terhambat. Semoga jembatan ini selesai tepat waktu, kokoh, dan awet,” harapnya.

Sejumlah pekerja tampak sedang bekerja agar proyek pembangunan Jembatan Aek Roncitan di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat segera selesai, Kamis (5/11/2026). Pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pertengahan Desember 2026. (Dok Tim Media Satgas PRR)

Pembangunan jembatan masuk dalam tahap rekonstruksi infrastruktur strategis dalam Rencana Induk PRR. Satgas PRR mencatat pascabencana Sumatera tahun lalu merusak 2.036 ruas jalan dan 646 unit jembatan di tiga provinsi. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kasatgas PRR, Tito Karnavian, menegaskan pemulihan infrastruktur terus didorong:

“Itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” jelasnya.

Data dan Background

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu menyampaikan, adapun rincian alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp255.898.681.000 yang difokuskan secara strategis untuk percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana.

Pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan sebesar Rp12.784.369.705 dialokasikan guna memastikan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Perbaikan sarana dan prasarana umum (infrastruktur publik) sebesar Rp153.583.379.381 untuk memperbaiki kembali akses jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebesar Rp55.150.476.170 untuk membangkitkan kembali sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, pendampingan perempuan dan anak korban bencana, rehabilitasi sosial, hingga program pendampingan dari PKK.

Pembangunan sarana dan prasarana sosial sebesar Rp300.000.000, khusus untuk rehabilitasi rumah ibadah yang terdampak.

Peningkatan pelayanan publik sebesar Rp1.195.597.800 guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kesiapsiagaan bencana sebesar Rp7.294.989.844 diperuntukkan bagi operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, serta alokasi belanja tidak terduga (BTT).

Keperluan lainnya sebesar Rp25.589.868.100 dialokasikan untuk memenuhi belanja wajib lainnya.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengungkapkan, berbagai upaya penanganan terus berjalan sesuai target. Hal ini termasuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di sektor infrastruktur hingga fasilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar karena menangani rehab-rekon berbagai infrastruktur yang terdampak. Infrastruktur tersebut meliputi ruas jalan, sungai, jembatan, dan fasilitas pendidikan. Ia menyebutkan bahwa tak sedikit sungai mengalami sedimentasi sehingga membutuhkan penanganan cepat.

Oleh sebab itu, menurutnya pemulihan pascabencana ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pasalnya, bencana alam di Sumatera berdampak luas, terlebih dengan adanya bencana susulan seperti banjir yang turut merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.

“Itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” jelasnya.

Rencana Induk PRR

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.

Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi. Seluruh rangkaian proses ini dikawal oleh mekanisme pemantauan yang ketat untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan mandat Keppres Nomor 1 Tahun 2026.

Pembangunan dan perbaikan jembatan masuk dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Satgas PRR menargetkan pembangunan jembatan dan jalan nasional bersifat permanen dengan standar ketahanan bencana yang tinggi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya pada koridor strategis serta akses penghubung antarkabupaten/kota dan wilayah terdampak.

Pembangunan dan perbaikan jembatan juga termasuk dalam Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang. Satgas PRR menargetkan membangun kembali dan merehabilitasi jaringan transportasi darat, khususnya jalan dan jembatan yang terdampak banjir dan longsor, dengan struktur yang memenuhi standar ketahanan terhadap genangan dan pergerakan tanah.

Pascabencana Sumatera tahun lalu, Satgas PRR mencatat 2.036 ruas jalan mengalami kerusakan. Rinciannya 1.631 ruas jalan di Aceh, 41 ruas jalan di Sumatera Utara, dan 364 ruas jalan di Sumatera Barat. Sedangkan 646 unit jembatan dilaporkan juga mengalami kerusakan. Di antaranya 636 unit di Aceh, 7 unit di Sumatera Utara, dan 3 unit di Sumatera Barat.

Khusus untuk kerusakan dan kerugian infrastruktur, Satgas PRR memperkirakan Aceh mengalami kerugian sebesar Rp57,9 triliun. Sedangkan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp18,5 triliun dan Rp4,7 triliun.

Satgas PRR juga memprediksi kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Khusus di Sumatera Utara, perkiraan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp30,5 triliun.

Berdasarkan data Satgas PRR 22 Oktober 2026, sebanyak 351 jembatan di Sumatera Utara sudah selesai dibangun dan diperbaiki. Tujuh jembatan di antaranya digarap pemerintah pusat dan 344 jembatan digarap pemda setempat. Namun, masih ada 22 jembatan yang masih dalam proses perbaikan. Satgas PRR dan pemda setempat terus berupaya serta mempercepat perbaikan akses jalan di Sumatera Utara.