Kaban Pendapatan dan Kadis Pariwisata Absen, Komisi III DPRD Medan Akan Jadwalkan Ulang RDP Perizinan dan Pajak THM


MEDAN (Waspada.id): Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan terkait perizinan dan pajak Tempat Hiburan Malam (THM) Raeye di Jalan Merak Jingga, Selasa (17/11), terpaksa dijadwalkan ulang hingga Desember 2026.
Penjadwalan ulang dilakukan karena Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan M Agha Novrian dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan tidak hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Medan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Medan Salomo TR Pardede, mengaku kecewa atas ketidakhadiran kedua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. Menurutnya, pembahasan perizinan dan pajak THM berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan sehingga membutuhkan kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Karena Kepala Badan Pendapatan maupun Kadis Pariwisata tidak hadir, maka RDP ini kita jadwalkan ulang. Yang hadir hanya staf, sementara mereka tidak bisa mengambil keputusan,” tegas Salomo didampingi Sekretaris Komisi III David Roni Ganda Sinaga dan anggota Agus Setiawan seusai rapat.
Politisi Gerindra itu juga menyoroti ketidakhadiran Kepala Bapenda yang dinilainya bukan kali pertama terjadi dalam RDP Komisi III.
“Selama saya menjadi Ketua Komisi III selama dua tahun, Kepala Bapenda tidak pernah hadir dalam RDP. Selama menjabat baru dua kali hadir dalam rapat, itu pun rapat triwulan,” ungkapnya dengan nada kesal.
Menurut Salomo, pembahasan menyangkut pajak dan perizinan operasional tempat hiburan malam seharusnya dihadiri langsung pimpinan instansi terkait. Sebab, staf maupun kepala bidang yang diutus dinilai tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas persoalan yang dipertanyakan dewan.
“Kalau hanya kabid atau staf yang datang, mereka tidak kompeten menjawab pertanyaan kita. Mereka juga bukan pemutus kebijakan,” ujarnya.
Salomo juga menyayangkan ketidakhadiran Kadis Pariwisata. Ia meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian agar pejabat yang berkompeten dapat menghadiri undangan RDP DPRD.
“Tolong Pak Wali Kota memperhatikan anak buahnya agar pejabat yang berkompeten hadir dalam RDP. Sebab, yang kita bahas ini juga berkaitan dengan upaya mendongkrak PAD Kota Medan,” tegasnya.
Senada, Sekretaris Komisi III DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga menilai kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan sangat diperlukan agar pembahasan dapat berjalan efektif.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, pada RDP sebelumnya biasanya kepala bidang dari instansi terkait turut hadir. Namun, kali ini justru pejabat yang diharapkan memberikan penjelasan tidak hadir.
“Ini menjadi pertanyaan, kenapa dalam RDP hari ini Kepala Badan maupun para kabid tidak hadir? Ada apa?” ujarnya.
David berharap pada rapat berikutnya minimal sekretaris dari masing-masing instansi terkait dapat hadir sehingga pertanyaan dan persoalan yang disampaikan anggota dewan bisa dijawab secara jelas.
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Bapenda, Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta pihak pengelola THM Raeye. Komisi III DPRD Medan selanjutnya memutuskan menjadwalkan kembali RDP tersebut pada Desember mendatang. (wsp.id)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda