Kader Golkar Minta Bahlil Lahadalia Evaluasi Ketua DPD Gokar Deliserdang

DELI SERDANG (Waspada.id): Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) Andar Amin Harahap diminta mengevaluasi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Deliserdang yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Hamdani Syahputra.

Pasalnya, saat memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terkait Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2026, Hamdani menskor sidang tanpa ada kelanjutan.

Padahal, Hamdani Syahputra selaku Koordinator Badan Anggaran sekaligus pimpinan rapat pembahasan KUA-PPAS juga dihadiri anggota Banggar DPRD Deliserdang dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Deliserdang.

Permintaan evaluasi tersebut disampaikan seorang kader Partai Golkar Deliserdang, Iwan Nugroho di Lubukpakam,Kamis (05/11/26).

Iwan menjelaskan rapat pada 23 September 2026 yang dimulai sekira pukul 14.00 WIB, diskors selama 30 menit karena telah memasuki waktu shalat Ashar. Rapat kemudian direncanakan kembali dilanjutkan setelah shalat Magrib.

Namun, hingga memasuki waktu salat Isya, pimpinan rapat tak kunjung hadir. Karena Hamdani tak kunjung hadir, usai salat Isya para peserta rapat, baik anggota DPRD maupun jajaran OPD, meninggalkan ruang rapat tanpa kejelasan kelanjutan rapat tersebut.

"Setelah salat Isya, Hamdani tidak juga datang. Sampai sekarang, skors rapat tersebut belum dicabut dan pembahasan tidak dilanjutkan," papar Iwan Nugroho

Ia menilai, tidak dilanjutkannya pembahasan KUA-PPAS tersebut, berdampak serius terhadap proses pengambilan keputusan anggaran daerah. Sebab, pembahasan KUA-PPAS untuk P-APBD 2026 tidak dapat dituntaskan dan dibawa ke forum paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Akibatnya, sejumlah program pembangunan yang diharapkan dapat diakomodasi dalam P-APBD 2026 ikut terdampak. Program tersebut mencakup sektor pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, sosial, peningkatan sumber daya manusia hingga pembangunan infrastruktur. Termasuk penambahan honor bilal jenazah, penggali kubur dan pemberangkatan alit Deliserdang menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Poprovsu) 2026.

"Ini sangat disayangkan. Sebagai pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD, seharusnya yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya. Jangan sampai kepentingan masyarakat luas justru menjadi korban," tegasnya.

Iwan juga mempertanyakan alasan di balik tidak dilanjutkannya rapat tersebut, karena menimbulkan tanda tanya besar, terlebih Partai Golkar merupakan partai politik yang selama ini dikenal mendukung jalannya pemerintahan di berbagai tingkatan.

Karena itu, ia mempertanyakan sikap politik dan tanggung jawab kader yang justru dinilainya tidak sejalan dengan semangat mendukung pembangunan daerah.

"Tagline Partai Golkar adalah Golkar Solid Indonesia Maju. Ada juga semangat Golkar bersama rakyat, kerja nyata, rakyat sejahtera. Tetapi bagaimana rakyat bisa sejahtera jika pembahasan anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah justru tidak diselesaikan?.

Sebagai kader Partai Golkar, Iwan mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut internal partai maupun kelembagaan DPRD, melainkan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Deliserdang.

Iwan menilai sikap meninggalkan tanggung jawab dalam memimpin rapat pembahasan anggaran merupakan tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat dan harus mendapat perhatian serius dari pimpinan partai.

"Ini sangat miris dan disayangkan. Saya melihat tindakan tersebut sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab terhadap rakyat Deliserdang. Karena itu, harus ada evaluasi," ungkapnya.

Permintaan evaluasi tersebut juga didasarkan pada prinsip PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, yang selama ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kader Partai Golkar.

Untuk itu, Iwan kembali meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Andar Amin Harahap mengambil langkah evaluasi terhadap posisi yang bersangkutan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Deliserdang.

"Kami berharap Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia dan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Bapak Andar Amin Harahap dapat menindaklanjuti permintaan ini. Jangan sampai kepentingan rakyat dikorbankan akibat persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui tanggung jawab kelembagaan," pungkasnya.(id.28/syahril)