Kadin Sumut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Di Atas Nasional

MEDAN (Waspada.id): Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan serta kepastian bagi dunia usaha guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah.

Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan, Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari perkebunan sawit, karet, kopi dan hortikultura hingga kawasan industri, infrastruktur transportasi dan sektor pariwisata.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026 di Hotel Adimulia Medan, Kamis (24/9). Kegiatan tersebut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor mewakili Gubernur Sumut, unsur Forkopimda, pengurus Kadin, ketua Kadin kabupaten/kota, pimpinan asosiasi dan himpunan, pelaku usaha, akademisi serta perbankan.

Menurut Firsal, Sumut memiliki sejumlah modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Kualanamu, jaringan Tol Trans Sumatera dan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

"​​Dengan modal sebesar ini, sudah sepatutnya Sumatera Utara tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional," katanya.

Namun, lanjut Firsal, pertumbuhan ekonomi Sumut masih menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan data yang disampaikannya, pertumbuhan ekonomi Sumut pada Triwulan II 2026 tercatat 5,06 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,98 persen.

Firsal menilai angka tersebut masih perlu didorong agar mampu menyerap angkatan kerja baru, mengurangi kemiskinan secara signifikan serta memperkecil kesenjangan antara daerah yang maju dan tertinggal.

Ia menyebutkan, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah ketimpangan antarwilayah.

Pertumbuhan ekonomi dinilai masih terkonsentrasi di kawasan Mebidangro dan Pantai Timur, sedangkan Pantai Barat, kawasan Tapanuli dan Kepulauan Nias masih menghadapi persoalan infrastruktur, konektivitas dan akses pasar.

Selain itu, Firsal menyoroti ketergantungan sejumlah daerah terhadap komoditas mentah, khususnya sawit dan karet.

Rendahnya produktivitas kebun rakyat, lambatnya peremajaan serta belum optimalnya hilirisasi dinilai membuat nilai tambah komoditas belum sepenuhnya dinikmati daerah.

Persoalan lainnya adalah tekanan fiskal daerah, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta iklim investasi yang masih menghadapi kendala kepastian perizinan, persoalan lahan, biaya logistik dan kualitas infrastruktur jalan.

Menyongsong 2027, Kadin Sumut menawarkan lima agenda bersama, yakni hilirisasi berbasis daerah, investasi berbasis kemitraan, perluasan pembiayaan, penguatan konektivitas dan logistik, serta peningkatan sumber daya manusia dan kewirausahaan.

Firsal mengatakan, setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki minimal satu komoditas unggulan yang dapat diolah di daerah masing-masing. Dengan demikian, nilai tambah dari komoditas seperti kopi, kakao, hortikultura, perikanan dan turunan sawit dapat lebih banyak bertahan di Sumut.

Kadin juga siap menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan investor melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi BUMD serta penyusunan daftar proyek siap ditawarkan di setiap kabupaten/kota.

Di sisi pembiayaan, Kadin mendorong sinergi dengan perbankan, termasuk bank daerah, untuk memperluas kredit produktif, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan rantai pasok bagi UMKM dan petani.

"Kita harus memastikan Kuala Tanjung, Sei Mangkei dan jaringan tol benar-benar terhubung dengan sentra produksi di daerah, bukan hanya melayani koridor utama," tegasnya.

Firsal juga meminta Kadin kabupaten/kota memperkuat pembinaan pengusaha muda, pendidikan vokasi dan digitalisasi usaha sesuai kebutuhan industri. Ia mengajak seluruh pengurus Kadin daerah memetakan potensi dan persoalan ekonomi masing-masing serta membangun komunikasi dengan bupati dan wali kota.

"Dunia usaha Sumatera Utara siap bergandengan tangan. Yang kami harapkan adalah kepastian regulasi, kemudahan perizinan dan ruang dialog yang terbuka," ujarnya.

Firsal berharap sinergi pemerintah dan dunia usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut di atas rata-rata nasional pada 2027. Ia menegaskan pembangunan Sumut harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak boleh hanya bertumpu pada wilayah tertentu.

"Medan tidak akan maju jika Nias tertinggal. Pantai Timur tidak akan kokoh jika Pantai Barat rapuh. Kemajuan kita adalah kemajuan bersama," katanya.

Rapimprov Kadin Sumut 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan terukur untuk kemudian dikawal bersama sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian Sumatera Utara. (id23)