Kajati Aceh Raih Penghargaan Menteri ATR/BPN, Berhasil Tuntaskan Target Operasi Kasus Mafia Tanah

JAKARTA (Waspada.id): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh meraih penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas prestasinya dalam menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan tahun 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan dan kontribusi Kejati Aceh dalam mendukung pemberantasan mafia tanah melalui sinergi bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh hadir mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., sekaligus menerima piagam penghargaan dan penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Penghargaan bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 itu diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi dan sinergi Kejati Aceh bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Provinsi Aceh, khususnya dalam penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian serta kejaksaan yang telah bekerja sama dalam mendukung operasi penanganan tindak pidana pertanahan.

Menurut Nusron, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat. Penanganan tindak pidana pertanahan, kata dia, membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.

Pada tahun 2026, sebanyak 75 penerima dari 25 provinsi di Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN.

Kejati Aceh menjadi salah satu institusi yang memperoleh penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.

Nusron juga menegaskan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan melalui penguatan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia berharap seluruh unsur terkait dapat meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan serta memperkuat langkah pencegahan agar persoalan pertanahan dapat ditangani secara optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia.

Hadir pula Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Kejati Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui kolaborasi lintas lembaga.

Ke depan, Kejati Aceh berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh guna meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan. (Id66)