Kantin Sekolah Bakal Jadi Dapur MBG Di Daerah 3TKantin Sekolah Bakal Jadi Dapur MBG Di Daerah 3TKantinSekolahBakalJadiDapurMBGDiDaerah3T

JAKARTA (Waspada.id): Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan program MBG sekaligus menekan kebutuhan anggaran pembangunan dapur baru di daerah yang jumlah penerima manfaatnya relatif sedikit.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai alternatif pendanaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Selain dukungan hibah, perusahaan yang beroperasi di wilayah terpencil juga didorong untuk menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu penyediaan fasilitas dapur MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.

Menurutnya, pendekatan pelaksanaan MBG di wilayah 3T tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan. Pasalnya, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah terpencil tergolong terbatas sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.

Karena itu, BGN akan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia dan masih layak digunakan, termasuk kantin sekolah maupun dapur umum yang telah beroperasi.

"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik.

"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelasnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi setelah anggaran program MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun. Meski demikian, BGN memastikan pengurangan anggaran tidak akan mengurangi target penerima manfaat program.

Dalam menjalankan efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta memperluas implementasi MBG di wilayah 3T melalui skema yang tidak membebani APBN.

Di sisi lain, BGN juga akan memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG. Dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional berpotensi dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan.

"Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujarnya.

Kebijakan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan program Makan Bergizi Gratis hingga ke pelosok Indonesia tanpa harus mengandalkan pembangunan infrastruktur baru yang memerlukan biaya besar. (cnni)