Kapal "Mas Wapres" Oleng

Gibran Rakabuming Raka terjepit di antara putusan pengadilan, riuh pemakzulan, dan keretakan persekutuan politik. Mundur atau Makzul?

POLITIK kadang lebih kejam dari ibu tiri. Kemarin dielu-elukan, hari ini dipersilakan angkat kaki. Gibran Rakabuming Raka mulai mencicipi racun politik itu. Kursi wakil presiden yang diperolehnya melalui jalan politik penuh kontroversi kini berubah menjadi singgasana berduri. Duduk menyakitkan. Berdiri pun belum tentu menyelamatkan.

Selasa, 10 November 2026, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto. Dua setengah jam mereka bercakap. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, putra sulung Joko Widodo itu menyampaikan niat mundur. Prabowo tidak menolak. Juga belum ada kepastian Gibran benar-benar meletakkan jabatan.

Sebuah sinyal politik yang tak bisa dianggap biasa.

Pemicunya bukan cuma gara-gara gaduh di media sosial. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengguncang fondasi administratif pencalonannya. MK mempersoalkan bukti kesetaraan pendidikan. MA kemudian menegaskan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran tidak sah.

Dua palu godam pengadilan itu memang belum otomatis menjatuhkan wakil presiden. Namun, cukup membuat legitimasi politik "Mas Wapres" goyah.

Di Senayan, suhu ikut mendidih. Sekitar 50 anggota DPR dilaporkan mendukung usulan hak menyatakan pendapat. Pintu menuju pemakzulan mulai digedor. Belum terbuka, tetapi gelegarnya sudah sampai ke istana.

Gibran menghadapi simalakama. Mundur berarti mengakhiri kariernya di puncak kekuasaan sebelum separuh jalan. Bertahan berarti mempertaruhkan reputasi di tengah persoalan hukum yang membelitnya.

Ironisnya, semua ini menimpa anak presiden yang dahulu begitu perkasa mengatur orbit politik nasional.

Jokowi pernah menjadi magnet kekuasaan. Restunya diperebutkan. Tangannya "dicium" ngarep jabatan. Pengaruhnya menjangkau partai, kabinet, hingga institusi negara. Kini, gravitasi politik bergeser ke Prabowo. Dalam politik, matahari baru membuat banyak satelit buru-buru mengubah lintasan.

Di tengah pergeseran itu, tuduhan penyadapan Prabowo menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, yang disorot sebagai jangkar politik Jokowi. Dua tahun tertanam di lambung kekuasaan Prabowo, jangkar itu kini dicurigai berubah menjadi alat pelubang kapal.

Dinamika itu, secara politik, mempertebal atmosfer saling curiga. Jika terbukti, persoalannya jauh melampaui konflik elite. Ini menyangkut kemungkinan penyalahgunaan perangkat negara untuk kepentingan kekuasaan.

Prabowo kini menghadapi ujian berbeda. Mempertahankan Gibran berpotensi memperpanjang polemik legitimasi. Membiarkannya mundur dapat mengubah peta persekutuan dengan keluarga Jokowi.

Tetapi negara bukan perusahaan keluarga. Apalagi punya "Geng Solo" yang selama ini getol mengecor pondasi dinasti politiknya. Jabatan wakil presiden bukan saham warisan yang dapat dipertahankan melalui negosiasi antardinasti.

Gibran tetap berhak membela keabsahan dokumennya. Pengadilan wajib memberinya ruang. DPR pun harus bekerja berdasarkan bukti dan konstitusi, bukan cuma mengikuti arah angin kekuasaan.

Pemakzulan bukan tombol delete untuk menghapus lawan politik. Sebaliknya, pengunduran diri bukan tombol reset yang otomatis menghapus seluruh persoalan hukum.

Pada akhirnya, Mas Gibran mesti memilih jalan konstitusional. Bertahan dengan pembuktian atau mundur dengan konsekuensinya.

Sebab, dalam negara yang sehat, kekuasaan tidak boleh lebih sakti daripada hukum.

Jika kursi Gibran bertahan dengan akrobat legitimasi, yang karam bukan cuma kewarasan republik. Kapal “Mas Wapres” yang mulai oleng pun tinggal menunggu waktu untuk tenggelam, berikut para sekocinya.