Kapolres dan Wakapolres Tebingtinggi Dilaporkan ke Bidpropam Polda Sumut


MEDAN (Waspada.id): Tim hukum terduga pod getar Raja Ananta Sitorus dari Kantor Hukum Tensen Corporation yang beralamat di Jalan Dr Kumpulan Pane, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, kembali mengadukan Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita ke Bidpropam Polda Sumatera Utara, Kamis (19/11/2026) siang.
Pengaduan itu terkait dugaan rekayasa penangkapan, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik dalam perkara narkoba yang menjerat Raja Ananta Sitorus.
Selain Kapolres, tim hukum juga melaporkan Wakapolres Kompol Hari Sihite. Mereka mempersoalkan pernyataan Wakapolres dalam konferensi pers yang menyebut Raja Ananta berstatus pengedar narkoba.
Pahala Sitorus SH tim hukum, mengatakan laporan sebelumnya telah disampaikan pada 16 November 2026. Saat itu, mereka mengadukan Kapolres, dua ajudan dan sejumlah anggota Satnarkoba. Total ada sembilan orang yang dilaporkan. Ia menyebutkan, pihaknya sudah menemui bagian Paminal.
"Pengaduan tersebut kini berada di meja Paminal dan dalam waktu dekat akan didistribusikan untuk pemeriksaan terhadap para teradu," kata Tim hukum kepada Waspada.id usai menyerahkan laparon ke Bidpropam Polda Sumut, Kamis siang (19/11/2026), di Polda Sumut .

Dalam pengaduan itu, tim hukum juga mempertanyakan proses penangkapan Raja Ananta yang disebut polisi melalui metode undercover buy atau pembelian terselubung.
Menambahkan pernyataan tim hukum, Prof Ali Yusrangea SH MH, mengatakan operasi semacam itu harus memiliki prosedur dan administrasi yang jelas. Mulai dari rencana operasi, petugas yang terlibat, target hingga lokasi pelaksanaan. Ia juga mempertanyakan apakah ada koordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Sumut.
"Kami minta Kapolres membuka, ada nggak itu semua," tegasnya.
Ali juga mempertanyakan keterlibatan dua ajudan Kapolres dan Wakapolres dalam penangkapan tersebut. Menurut tim hukum, kedua ajudan itu yang mengambil barang bukti dan diduga menodongkan senjata api kepada Raja Ananta.
Soal barang bukti, tim hukum menyampaikan keberatan atas proses penemuannya. Keluarga Raja Ananta menyebut barang pertama diambil dari meja tukang sate oleh ajudan Wakapolres. Namun, barang itu tidak diperlihatkan kepada Raja Ananta saat ditemukan.
"Barang tersebut langsung dibawa ke Polres dan baru diperlihatkan di sana," cetusnya.
Keluarga juga menceritakan, petugas sempat memeriksa kamar Raja Ananta di rumah milik Pahala Sitorus. Namun, tidak ditemukan barang apa pun. Setelah pemeriksaan selesai, keluarga bersama petugas duduk di teras rumah.
"Saat itulah, seorang petugas disebut pergi ke arah pagar dan kemudian mengatakan menemukan barang di lokasi tersebut," ujar Ali Tim hukum.
Ali mempertanyakan temuan itu. Apalagi, menurut keluarga, pagar rumah berada di tepi jalan umum sehingga bisa diakses orang lain. Ia juga menilai proses pengambilan barang bukti perlu diperiksa karena tidak diperlihatkan saat ditemukan.
Mereka juga mempertanyakan barang bukti yang ditunjukkan polisi. Sebab, barang yang disebut dipesan Raja Ananta adalah pod getar, sedangkan yang diperlihatkan berupa cartridge berisi cairan putih.
Persoalan lain yang disoroti tim hukum Ganda Putra Marbun, SH, MH, adalah pernyataan Wakapolres yang menyebut Raja Ananta sebagai pengedar, padahal hasil uji laboratorium barang bukti belum diketahui tim hukum.
"Harusnya dia lebih berhati-hati dalam menyampaikan komunikasinya terhadap media pada saat itu. Harus ada ucapan diduga," kata Ganda.
Ganda menilai pernyataan itu bisa membuat masyarakat menganggap Raja Ananta sudah terbukti sebagai pengedar, padahal belum ada putusan pengadilan.
Terakhir, Tim hukum juga telah melayangkan surat laporkan kasus tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran kode etik, disiplin, penyalahgunaan wewenang Polres Tebingtinggi ke Kadiv Propam Mabes Polri.
"Surat laporan ke Mabes Polri sudah diterima oleh Divisi Propam Polri dengan nomor: SPSP2/2026111801124, tanggal 18/11/2026," jelas kuasa hukum.

Tiga kuasa hukum dari Kantor Tensen Corporation membawa surat laporan ke Bidpropam Polda Sumut, Kamis (19/11).Waspada.id/Ist
Mereka meminta Bidpropam Polda Sumut dan Kadiv Propam Mabes Polri segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memeriksa Kapolres, Wakapolres serta pihak lain yang dilaporkan.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. dan Kapolres Tebingtnggi, AKBP Hotmartua Ambarita, S.H., S.I.K., M.H. saat dikonfirmasi Waspada.id melalui pesan WhatsApp belum memberikan keterangan laporan tersebut. (bs)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda