Kasatgas PRR Dorong Optimalisasi Anggaran, Pemulihan Pascabencana Sumatera Catat Progres

MEDAN (Waspada.id): Pemulihan pascabencana Sumatera terus mencatat progres yang ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah sarana dan prasarana publik yang kembali beroperasi seperti sediakala. Meskipun demikian, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, tetap mendorong optimalisasi anggaran yang diperuntukkan bagi pemulihan.

“Kepada Menko, mohon kiranya ada dorongan kepada Pimpinan K/L yang sudah teralokasi kegiatan dan dananya, bisa tepat waktu (terealisasi) sebelum akhir tahun,” kata Tito Karnavian, kepada Menko PMK, Sugiono, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera, yang diadakan di Posko Satgas PRR di Kemendagri, Jakarta, 26 Oktober 2026.

”Kita (juga) mendorong teman-teman di daerah memaksimalkan anggarannya. Kita pahami bahwa luasnya skala dampak bencana hidro tidak bisa diselesaikan satu-dua tahun sehingga kita targetkan akhir 2028,” lanjut Tito.

Dalam laporan harian terbaru Satgas PRR tertanggal 24 Oktober 2026, diperlihatkan angka-angka yang menggambarkan pencapaian pemulihan bencana. Di antaranya, sebanyak 197 dari 211 pasar atau 89,76% pasar terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi.

Untuk memastikan agar pasar-pasar ini beroperasi seluruhnya, Kemendag terus menyinkronkan data kebutuhan bantuan sarana perdagangan dan memantau 14 pasar yang belum aktif — 13 di Aceh dan 1 di Sumut.

Selanjutnya berikut ini beberapa capaian lainnya berdasarkan laporan tersebut.

Huntara: Target 12.878 unit — Aceh 11.400, Sumut 1.051, Sumbar 427 unit, terus dibangun.

Huntap: Target 3.923 unit — Aceh 2.650, Sumut 1.202, Sumbar 71 unit.

Jembatan: Target 261 unit, 366 unit telah selesai (Bailey 83, Armco 167, Perintis 116 unit).

Fasilitas dasar: Sumur bor 57% terlaksana, MCK 87% terlaksana, Poskes, Dapur Lapangan, dan pemasangan genset 100% selesai. 3.030 dari 4.355 titik sekolah telah beraktivitas kembali.

Pada laporan yang sama disebutkan juga bahwa Kemenag telah menyalurkan bantuan UKT dan merehabilitasi fasilitas pendidikan agama di Aceh, sementara 3.030 titik sekolah sudah kembali beroperasi.

Dukungan K/L dan Pemda Diakselerasi

Dalam kesempatan lain, Kasatgas PRR menegaskan bahwa kementerian yang telah menerima anggaran harus segera bergerak, sementara yang masih dalam proses segera mengoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dalam laporan tersebut disajikan perkembangannya:

Kemenperin: Usulan proposal bantuan industri kecil Sumut mencapai 57%, namun Sumatera Barat baru 3%. Tito meminta percepatan penyaluran agar usaha masyarakat segera pulih.

Kemenkop UKM: Verifikasi data Bantuan Presiden telah mencapai 100%. Pelatihan wirausaha direncanakan di Meulaboh dan Lhokseumawe. Hal ini sejalan dengan perhatian Tito terhadap sektor UMKM yang banyak terdampak.

Kemenkomdigi: Memperkuat jaringan telekomunikasi di lokasi Huntara dan Huntap agar pemulihan infrastruktur berjalan terintegrasi.

Pemda: Tito meminta dana tambahan yang diterima Pemda dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah di ketiga provinsi terus berkoordinasi dengan pusat dalam pendataan pasar dan fasilitas umum terdampak.apak Men PKP mengharapkan anggaran 2026 diluncurkan ke 2027 sehingga tahun 2027 bisa fullspeed untuk melakukan perbaikan.

Pada Rapat Koordinasi 26 Oktober 2026, Tito Karnavian kembali menekankan pentingnya prioritas pelaksanaan program-program pemulihan bencana.

“Kalau terlalu lambat mengalokasikan anggaran, kami khawatir akan stagnan kegiatan di lapangan. Dan itu berdampak pada upaya kita melakuan rehab dan rekon,” kata Tito Karnavian..

Pemantauan Langsung ke Daerah

Tito meminta Satgas melakukan pemantauan berkala ke lapangan untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir. Dalam rangkaian pemantauan tersebut, BMKG memonitor curah hujan dengan intensitas tinggi yang masih terjadi di beberapa wilayah. Sementara itu BIG telah menyelesaikan peta wilayah terdampak banjir sebagai dasar penanganan yang lebih akurat.

"Jadi selain pusat juga bekerja K/L yang sudah turun, daerah yang sudah dapat uang ini juga bergerak. Percepatan rehab-rekon harus terus dikawal, baik pada tingkat K/L maupun Pemda. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak," demikian Muhammad Tito Karnavian.***