Kasus KIP Kuliah Tak Kunjung Tuntas, LIPPSU Desak Kajatisu Evaluasi Penyidik


MEDAN (Waspada.id) Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) mengevaluasi tim penyidik yang menangani dugaan korupsi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.
Desakan itu disampaikan Azhari, Rabu (18/11/2026), menyusul penanganan perkara yang telah berlangsung hampir setahun tanpa kejelasan penetapan tersangka, meskipun lebih dari 10 saksi telah diperiksa, termasuk pimpinan LLDikti Wilayah I Sumut.
"Hampir setahun perkara ini ditangani dan lebih dari 10 saksi sudah diperiksa, tetapi belum ada kepastian hukum. Kajatisu harus mengevaluasi kinerja tim penyidik agar perkara ini tidak terus berlarut-larut," tegas Azhari.
Menurutnya, penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan hak pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus menjadi perhatian serius. Ia meminta Kejatisu menyampaikan perkembangan dan kendala penyidikan secara transparan kepada masyarakat.
Azhari menegaskan, lambannya penanganan perkara ini tidak boleh menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di Sumatera Utara. Kejatisu harus menunjukkan keseriusan mengusut dugaan penyimpangan dana pendidikan, terlebih KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik diminta segera mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi dan klarifikasi administratif semata.
Penyidik harus menelusuri alur pengusulan penerima, validasi data, penetapan kuota hingga kemungkinan adanya pemotongan atau penyalahgunaan hak mahasiswa.
"Jangan sampai perkara ini terus menggantung tanpa kejelasan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, prosesnya tetap harus mengedepankan alat bukti dan asas praduga tak bersalah," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut, Prof. Saiful Anwar Matondang, membantah adanya praktik korupsi di instansinya. Ia menyatakan LLDikti hanya melakukan verifikasi data usulan perguruan tinggi swasta dan tidak mengelola langsung anggaran KIP Kuliah.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi SH MH, pada akhir Oktober 2026 menyatakan penyidikan perkara tersebut masih berjalan dan dalam tahap pendalaman. Ia juga membantah kabar bahwa laporan kasus tersebut telah dicabut.
LIPPSU berharap Kajatisu memberikan perhatian serius agar penanganan dugaan korupsi KIP Kuliah berjalan profesional, transparan dan memberikan kepastian hukum.(wsp.id)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda