Kecaman Keras T.A. Khalid Atas Tragedi Tiro: Penegakan Hukum Tak Boleh Mengorbankan Nyawa Rakyat

"Negara tidak boleh hadir dengan peluru. Negara harus hadir dengan dialog dan keadilan. Aceh sudah damai, jangan dibuat gaduh lagi." - Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI - DPD RI Asal Aceh, Dr. Ir. H. T.A. Khalid, M.M.

Suara zikir dan lantunan selawat yang seharusnya mengalun khidmat dalam kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pula Keunari, Kecamatan Tiro, Pidie, seketika pecah oleh dentuman senjata api.

Rabu (4/11/2026) sore itu menjadi saksi runtuhnya ketenangan warga ketika kepulan asap mesiu menggantikan aroma kuah beulangong.

Insiden berdarah ini bermula saat aparat keamanan berupaya melakukan penertiban dan menurunkan paksa bendera Bulan Bintang yang berkibar di lokasi acara.

Penolakan dari warga memicu ketegangan yang cepat memanas hingga berujung pada bentrokan fisik. Kepanikan massal melanda; warga berlarian menyelamatkan diri di tengah desingan peluru.

Tragedi ini menyisakan duka mendalam dengan gugurnya seorang pemuda bernama Abzalul Rizal, 20, akibat luka tembak di bagian bahu, serta belasan warga lainnya yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka.

Gelombang kecaman pun langsung datang dari berbagai pihak. Di tingkat nasional, Ketua Forbes DPR RI - DPD RI Asal Aceh, Dr. Ir. H. T.A. Khalid, M.M., angkat bicara dengan nada keras.

Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan pembenar bagi penegak hukum untuk mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri.

"Kami kecewa dengan tindakan yang menewaskan masyarakat. Penegakan hukum tidak harus melanggar hukum. Tidak ada penegakan hukum yang dibenarkan dengan mengorbankan nyawa rakyat. Negara tidak boleh hadir dengan peluru. Negara harus hadir dengan dialog dan keadilan," ujar T.A. Khalid dengan tegas.

Kritik tajam ini juga diamini oleh para aktivis kemanusiaan. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, mendesak dibentuknya tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM untuk mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa sipil di tengah ritual keagamaan tersebut.

Nada serupa datang dari Direktur LBH Banda Aceh yang mengutuk keras penggunaan senjata api terhadap warga.

Isu bendera Bulan Bintang memang layaknya api dalam sekam dalam perjalanan politik kekhususan Aceh pasca-MoU Helsinki. Regulasi daerah dan sensitivitas di tingkat pusat kerap kali berbenturan di lapangan.

Namun, bagi masyarakat Tiro, hilangnya satu nyawa manusia di tanah yang sudah 21 tahun mengecap perdamaian adalah alarm keras.

T.A. Khalid mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar segera duduk bersama menuntaskan polemik regulasi bendera ini secara konstitusional dan bermartabat, bukan membiarkannya terus menjadi bom waktu di tengah masyarakat.

"Jangan biarkan persoalan ini terus menjadi luka yang menganga. Aceh sudah damai, jangan dibuat gaduh lagi. Semua pihak harus menahan diri agar Aceh selalu kondusif. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin dan dialog, bukan dengan emosi dan kekerasan," tutupnya.

Kini, tenda kenduri di Pulo Keunari telah sepi, namun trauma suara tembakan sore itu akan menetap lama di benak warga, menjadi pengingat mahal bahwa perdamaian di Serambi Mekah adalah sesuatu yang harus dirawat dengan keadilan, bukan dengan letupan senjata. WASPADA.id

Maimun Asnawi, S.HI., M.Kom.I