Kecamatan Pantai Labu Sosialisasikan Percepatan Parlinsos Digital, Bansos Diharapkan Tepat Sasaran

PANTAI LABU (Waspada.id): Pemerintah Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, menggelar sosialisasi percepatan perlindungan sosial (Parlinsos) digital guna mempercepat pendataan dan pemutakhiran data masyarakat penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Pantai Labu, Sabtu (7/11/26), sebagai tindak lanjut hasil rapat melalui Zoom Meeting bersama Bupati Deliserdang terkait percepatan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial.

Sosialisasi ini dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang Yusnaldi, M.Pd., Camat Pantai Labu Boby Arianto, S.STP, M.AP, Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pantai Labu Pirmauli Silaen, S.SiT, M.Kes, para kepala desa, kepala dusun, serta operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) desa se-Kecamatan Pantai Labu.

Camat Pantai Labu Boby Arianto dalam arahannya mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah kecamatan terhadap percepatan program perlindungan sosial yang menjadi arahan pemerintah pusat dan Pemkab Deliserdang.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama dan keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.

"Karena itu, seluruh perangkat desa diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses pendataan dan pelaksanaan Parlinsos Digital," kata Boby.

Bahkan, tambahnya, percepatan pendataan perlu menjadi perhatian bersama dengan memanfaatkan waktu kerja pada hari libur sesuai arahan dan kebutuhan program.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Deliserdang Yusnaldi menjelaskan, penerapan Parlinsos Digital merupakan tindak lanjut pembahasan bersama Bupati Deliserdang dan Kementerian Sosial dalam rangka memperkuat sistem pendataan perlindungan sosial berbasis digital.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi masih ditemukan ketidaksesuaian data masyarakat dalam pengelompokan desil 1 hingga desil 10. Kondisi tersebut membutuhkan pembenahan dan pemutakhiran agar pemberian bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Untuk itu, perangkat desa didorong mengambil peran sebagai Agen Parlinsos yang membantu proses pendataan, serta pengusulan bantuan sosial di lingkungan masing-masing.

Melalui peran agen tersebut, data sosial ekonomi masyarakat diharapkan dapat diperbarui secara lebih akurat, objektif, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam sosialisasi itu juga dijelaskan bahwa calon Agen Parlinsos harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pemerintah Kecamatan Pantai Labu berharap kegiatan tersebut dapat mempercepat pendataan dan pemutakhiran data perlindungan sosial, sekaligus meningkatkan partisipasi pemerintah desa serta memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.

Dengan penerapan Parlinsos Digital, data perlindungan sosial diharapkan semakin akurat, transparan, dan akuntabel sehingga proses pengusulan hingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.(id.28/Idris Lubis)