Kejar Realisasi TKD Tambahan, Pemko Binjai Salurkan Bantuan Peralatan kepada 50 UKM Terdampak Bencana

BINJAI (Waspada.id): Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Binjai tengah menyalurkan bantuan peralatan produksi senilai Rp249.004.570 yang bersumber dari TKD Tambahan untuk 50 UMKM terdampak banjir. Penandatanganan kontrak telah dilakukan pada 2 November 2026, dengan target penyerahan kepada pelaku usaha pada akhir November hingga awal Desember 2026.

Plt Kepala Diskopukm Kota Binjai, Gloria Sinulingga, mengungkapkan hal tersebut kepada Waspada.id. Ia menjelaskan, bantuan ini ditujukan untuk memulihkan usaha masyarakat yang terdampak luapan Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan.

“Kota Binjai kerap menerima banjir kiriman dari hulu meskipun curah hujan di Kota Binjai tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, kami menyusun program bantuan peralatan agar UMKM dapat kembali berproduksi,” ujar Gloria.

Plt Kepala Diskopukm Kota Binjai, Gloria Sinulingga, saat diwawancarai di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Rabu (4/11/2026). (Dok: Tim Media Satgas PRR)

TKD Tambahan adalah dana tambahan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di luar TKD reguler. Dana ini dimaksudkan sebagai ‘suntikan’ tambahan untuk membantu kapasitas keuangan daerah dalam rangka pemulihan bencana, pelayanan publik dan kebutuhan mendesak lainnya.

Tahun ini Kota Binjai memperoleh TKD Tambahan sebesar Rp146,7 miliar. Menurut data Ditjen Keuda Kemendagri, hingga akhir Oktober terlah terealisasi sebsar Rp42,7 miliar miliar atau 29,09 persen telah direalisasikan.

Sedangkan di tingkat provinsi, Sumatera Utara menerima TKD Tambahan sebesar Rp6,34 triliun. Berdasarkan data monitoring capaian realisasi TKD Tambahan Satgas PRR hingga 30 Oktober 2026, Pemprov Sumut telah merealisasikan Rp1,90 triliun atau sekitar 29,9 persen.

Dalam kaitan dengan program penyaluran bantuan peralatan produksi yang dibiayai TKD Tambahan di Kota Binjai, direncanakan akan diserahkan tujuh unit mesin kompresor, lima unit mesin jahit, tiga unit mesin doorsmeer, tiga unit mesin pemotong bambu, satu unit mixer, dua unit oven, tiga unit showcase, enam unit seteling kuliner, dan 20 unit alat kuliner. Salah satu penerima yang diharapkan mendapatkan mesin kompresor adalah Muhtadi, pelaku kerajinan bambu di Jalan Diponegoro, Kelurahan Mencirim.

Muhtadi menceritakan, banjir akhir tahun lalu telah merendam tempat usahanya. Ia menderita kerugian sekitar Rp15 juta, termasuk kerusakan mesin kompresor, dinamo bor, mesin potong bambu, serta peralatan elektronik. Tanpa mesin kompresor, tahap finishing pengecatan kerajinan bambu terpaksa dilakukan secara manual.

“Usaha saya sudah berjalan sejak 2008. Penjualan kadang mencapai Rp3–4 juta sebulan, kadang kosong. Kalau dapat mesin kompresor kembali, kami berharap produksi lebih lancar,” tutur Muhtadi.

Gloria menjelaskan, penetapan penerima bantuan dilakukan melalui survei lapangan, verifikasi dari kelurahan/kepala lingkungan, serta pengecekan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat utama. Nama-nama calon penerima selanjutnya diajukan kepada Wali Kota Binjai untuk mendapatkan persetujuan.

“Kami tidak ingin salah sasaran. Kami petakan kebutuhan riil UMKM dan memprioritaskan yang paling mendesak. Dengan dana Rp249 juta ini memang belum mampu menjangkau seluruh UMKM terdampak,” ujarnya.

Ia menambahkan, dana TKD Tambahan telah masuk perencanaan sejak sekitar Juni 2026, jauh sebelum ia menjabat pada 25 September lalu. Setelah penandatanganan kontrak pada 2 November, pihak penyedia diberi waktu sekitar 30 hari untuk menyiapkan barang agar penyerahan dapat dilaksanakan pada akhir November 2026 hingga awal Desember 2026.

Bantuan ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi pascabencana yang dikoordinasikan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera akan berjalan hingga 2028, mencakup sektor infrastruktur serta pemulihan UMKM.

“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” ujar Tito.

Kebijakan penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri Tito kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). “Kami ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi (terdampak) bencana Sumatera,” ujar Tito.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan penambahan TKD kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak.

:”Beliau (Presiden Prabowo) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana provinsi,” kata Tito.

Kebijakan penambahan TKD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 59 Tahun 2026. Adapun Mendagri Tito telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur teknis penggunaannya.

“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” tegasnya.

Tito menggarisbawahi pesan Presiden Prabowo yang meminta agar tambahan TKD betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana. Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak. “Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan, saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kementeriannya mendorong pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak bencana melalui empat program, yakni penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) untuk 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit.

Berdasarkan data Kementerian UMKM yang disampaikan dalam konferensi pers Satgas PRR, Rabu (27/10/2026), pemerintah mengalokasikan Rp618.877.341.000 untuk pemulihan UMKM terdampak bencana Sumatera pada 2026. Anggaran tersebut terdiri atas Rp601 miliar untuk Banpres, Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi, Rp11,2 miliar untuk pemberdayaan UMKM, dan Rp3,6 miliar untuk layanan Klinik UMKM Bangkit.

Program Banpres ditargetkan menjangkau 200.000 usaha mikro, dengan bantuan masing-masing Rp3 juta. Program ini dilaksanakan hingga akhir 2026. Pada tahap pertama, Kementerian UMKM telah melakukan pendataan terhadap 112.849 usaha mikro.

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera mengatur pemulihan secara bertahap dengan mengintegrasikan rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi. Tahapannya dimulai dari pemulihan layanan dasar dan pembersihan lingkungan, dilanjutkan rehabilitasi fasilitas publik serta bantuan modal ekonomi produktif, hingga rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan dengan standar ketahanan bencana yang lebih baik. Pelaksanaannya dikawal melalui mekanisme pemantauan sesuai mandat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.

Bencana di wilayah Sumatera bagian utara telah mengganggu rantai pasok, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Rencana pemulihan juga mencakup revitalisasi pasar rakyat, peningkatan infrastruktur irigasi dan jalan pertanian, pengembangan koperasi dan UMKM, serta penguatan fasilitas distribusi dan pergudangan.

Gloria berharap Kota Binjai tetap menjadi prioritas bantuan ke depan mengingat kerentanan wilayah terhadap banjir kiriman. Bagi UMKM seperti Muhtadi, kehadiran peralatan baru bukan sekadar penggantian alat yang rusak, melainkan harapan agar usaha kerajinan bambu yang telah berjalan sejak 2008 tetap bertahan dan berkembang.