Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Kejati Sumut Terapkan DPA Pertama di Sumatera Dalam Perkara Korporasi PT NSHE

Redaksi
Redaksi
Sabtu, 21 November 2026 - 6.02 AM WIB
Kejati Sumut Terapkan DPA Pertama di Sumatera Dalam Perkara Korporasi PT NSHE
Kejati Sumut terapkan DPA pertama di Sumatera dalam perkara korporasi PT NSHE.Waspada.id/Ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melalui Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Kejari Tapsel) menerapkan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korporasi PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin di Medan, mengatakan penerapan mekanisme tersebut menjadi yang pertama di Sumatera sebagai bentuk penegakan hukum modern yang mengedepankan pemulihan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Muhibuddin mengatakan penerapan DPA merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 65 huruf k dan Pasal 328.

"Penegakan hukum modern dengan menerapkan DPA merupakan inovasi hukum nasional yang patut dilakukan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Ini menjadi upaya nyata Kejaksaan dalam mempercepat pemulihan lingkungan dan mengutamakan kepentingan masyarakat," ujarnya Jumat (20/11).

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan lindung oleh PT NSHE, perusahaan yang mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hasil penanganan perkara, aktivitas penebangan tersebut terjadi di kawasan hutan dalam dan di luar Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), termasuk pada area sempadan sungai.

Akibat aktivitas tersebut, kawasan hutan lindung seluas 25,59 hektar mengalami kerusakan yang berdampak terhadap kondisi tanah dan lingkungan.

Berdasarkan perhitungan ahli lingkungan hidup dan kehutanan, yakni Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo dan Prof Dr Ir Basuki Wasis, nilai kerusakan lingkungan mencapai Rp75,86 miliar.

Muhibuddin menjelaskan proses penerapan DPA dilakukan secara berjenjang hingga memperoleh persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.

Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani pada 13 Oktober 2026 dan diajukan kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mendapatkan pengesahan.

Secara terpisah, Kepala Kejari Tapsel M Emri Kurniawan mengatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melalui hakim Aurora Quintina telah mengesahkan perjanjian tersebut pada 16 November 2026.

Pengesahan itu tertuang dalam Penetapan Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Psp yang sekaligus memerintahkan penuntut umum dan PT NSHE melaksanakan seluruh kesepakatan dalam jangka waktu 10 bulan.

Dalam perjanjian tersebut, PT NSHE diwajibkan menyelesaikan pembayaran kerugian lingkungan sebesar Rp75,86 miliar.

Hingga pengesahan di pengadilan, perusahaan telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp74,13 miliar. Adapun sisa kewajiban pembayaran harus diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

Selain kewajiban pemulihan lingkungan, PT NSHE juga diwajibkan membangun fasilitas sosial bagi masyarakat terdampak, yakni balai desa di Huta Hapesong, Desa Hapesong Baru, serta rumah ibadah di Desa Luat Lombang.

Perusahaan juga harus melakukan pembenahan tata kelola secara berkelanjutan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Emri mengatakan penerapan DPA tidak berarti menghapus pertanggungjawaban korporasi tanpa syarat. Sebaliknya, mekanisme tersebut mengikat perusahaan untuk memenuhi sejumlah kewajiban yang telah disepakati dan disahkan pengadilan.

Apabila seluruh kewajiban dipenuhi dalam jangka waktu 10 bulan, penuntut umum akan mengajukan permohonan penetapan penghentian penuntutan kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Namun, apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban tersebut, penuntut umum akan melanjutkan proses penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari pengadilan.

“Penerapan mekanisme DPA tersebut diharapkan menjadi pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui pemulihan kerusakan lingkungan, perbaikan tata kelola perusahaan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak di Kabupaten Tapanuli Selatan,” kata Emri.(Fes)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement