Kemenhaj Bakal Perketat Syarat Kesehatan Jamaah Haji 2027

JAKARTA (Waspada.id): Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan Kementerian Haji dan Umrah akan memperketat persyaratan istithaah kesehatan bagi calon jamaah haji mulai penyelenggaraan haji 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka kematian jamaah di Tanah Suci sekaligus memastikan jamaah yang diberangkatkan mampu menjalankan rangkaian ibadah secara mandiri sesuai ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Pemeriksaan kesehatan atau istithaah kesehatan akan kami perketat. Jamaah yang tidak sehat atau tidak mampu melakukan aktivitas ibadah secara mandiri kemungkinan akan sulit diberangkatkan ke Tanah Suci. Ini merupakan ketentuan yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," ujar Dahnil saat menyambut kedatangan petugas haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (2/7/2026).

Menurut Dahnil, meski penyelenggaraan haji 2026 mencatat penurunan jumlah jamaah yang wafat di Tanah Suci dibandingkan tahun sebelumnya, persoalan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pada musim haji tahun ini, jumlah jamaah Indonesia yang wafat tercatat sekitar 360 orang, turun signifikan dibandingkan sekitar 467 orang pada 2025.

"Bagi kami, berapa pun jumlah jamaah yang wafat tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena itu, evaluasi terhadap aspek kesehatan menjadi salah satu fokus utama penyelenggaraan haji ke depan," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah akan memperkenalkan program manasik kesehatan bagi calon jamaah haji 2027. Melalui program tersebut, jamaah akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan kesehatan sejak jauh hari sebelum keberangkatan agar memenuhi syarat istithaah dan siap menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.

Selain aspek kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Evaluasi tersebut mencakup peningkatan kualitas tenda, fasilitas toilet, kebersihan lingkungan, pengaturan pergerakan jamaah, hingga penyempurnaan pelayanan selama puncak ibadah haji.

Untuk memperkuat layanan tersebut, Kementerian berencana membentuk Daerah Kerja (Daker) Khusus Armuzna yang secara khusus menangani pelayanan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurut Dahnil, keberadaan daker khusus diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pada fase paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi, Dahnil menilai penyelenggaraan haji 2026 berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk jamaah haji Indonesia serta Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dedikasi ribuan petugas haji Indonesia yang bertugas di Makkah, Madinah, Jeddah, bandara, hingga di Tanah Air.

"Petugas haji Indonesia tahun ini mendapat banyak apresiasi. Mereka bekerja secara responsif, empatik, dan melayani jamaah dengan sepenuh hati. Bahkan, petugas haji Indonesia dinilai dapat menjadi percontohan bagi banyak negara dalam penyelenggaraan layanan haji," ujarnya.

Dahnil juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga para petugas haji yang telah mendukung anggota keluarganya menjalankan tugas selama lebih dari 70 hari di Arab Saudi.

"Atas nama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Haji dan Umrah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga petugas haji yang telah merelakan anggota keluarganya bertugas selama lebih dari dua bulan demi melayani jamaah Indonesia," katanya.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji merupakan hasil kolaborasi seluruh komponen bangsa. Selain petugas haji, berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, aparat keamanan, media massa, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya turut berkontribusi dalam menyukseskan operasional haji tahun ini.

Lebih lanjut, Dahnil menegaskan Kementerian Haji dan Umrah tetap berkomitmen melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebelum pembahasan bersama DPR RI sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.(id11).