Kemenhaj Imbau Calon Jemaah Haji Persiapkan Diri Dua Tahun Sebelum Berangkat

P. SIDIMPUAN (Waspada.id): Calon jemaah haji (calhaj) diminta mempersiapkan diri, terutama dalam hal pemahaman tentang teknis dan syarat pelaksanaan ibadah haji, dua tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci demi suksesnya ibadah haji.

"Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji agar mempersiapkan diri dengan mengikuti manasik haji dua tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci," kata Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Padangsidimpuan, H. Iswardin Nasution, M.Pd., dalam sambutannya saat membuka muzakarah di Aula Kantor MUI Padangsidimpuan, Kamis (12/11/2026).

Muzakarah yang digelar Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidimpuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait khutbah wukuf di Arafah, murur, pembayaran dam, dan tanazul.

Persiapan ibadah haji, termasuk umrah, ucap Iswardin, bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga kesehatan dan kesiapan mental. Sejalan dengan hal itu, dibutuhkan sinergi, termasuk antara pemerintah dan MUI, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Iswardin mengapresiasi peran MUI Kota Padangsidimpuan yang selama ini turut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keumatan, termasuk persoalan hukum dan teknis pelaksanaan ibadah haji.

Menurutnya, penyelenggaraan haji dan umrah harus berorientasi pada pelayanan yang transparan dan berkualitas. Melalui moto "Tiada Hari Tanpa Berbenah", pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada calon jemaah.

Pada kesempatan itu, Iswardin menyebutkan kuota haji Indonesia tahun 2027 mencapai 221.000 jemaah dan Provinsi Sumatera Utara memperoleh kuota 5.547 jemaah. Sementara itu, Kota Padangsidimpuan tercatat memperoleh kuota sebanyak 312 jemaah, ditambah delapan jemaah lanjut usia dan kuota cadangan.

Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), ia menjelaskan bahwa total biaya haji pada tahun berjalan mencapai sekitar Rp84 juta per jemaah. Namun, setelah dikurangi subsidi dan nilai manfaat pengelolaan dana haji, biaya yang harus dibayarkan jemaah sekitar Rp44 juta.

Iswardin juga menyoroti kepatuhan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah terhadap regulasi pemerintah. Dari sekitar 25 biro perjalanan (travel) yang beroperasi di Padangsidimpuan, baru tiga yang melaporkan keberadaannya kepada pihak terkait.

Untuk itu, ia mengingatkan penyelenggara haji dan umrah agar mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjamin keamanan, kepastian layanan, dan perlindungan jemaah.

Melalui muzakarah tersebut, Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, Ustaz Dra. H. Zulpan Efendi Hasibuan, MA., berharap masyarakat, khususnya calon jemaah haji dan pengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), semakin memahami persoalan khutbah wukuf, murur, tanazul, serta pembayaran dam berdasarkan dalil dan ketentuan fatwa.

Dengan pemahaman yang baik, ucapnya, perbedaan pandangan dalam persoalan teknis penyelenggaraan haji diharapkan tidak berkembang menjadi perselisihan, tetapi menjadi ruang pembelajaran untuk mewujudkan ibadah haji yang tertib, aman, dan sesuai tuntunan syariat. (id46).