Kemenhaj Perketat Pengawasan, Pungli dan Travel Ilegal Dibidik


AMBON (Waspada.id): Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dengan membidik praktik pungutan liar (pungli), manipulasi kuota, hingga keberadaan travel haji dan umrah ilegal yang berpotensi merugikan jemaah.
Inspektur Wilayah III Kemenhaj, H Mulyadi Nurdin, mengingatkan seluruh jajaran agar mengawal proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 Hijriah/2027 Masehi secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Ia menegaskan, pelunasan Bipih jemaah haji reguler harus dilaksanakan berdasarkan nomor urut antrean dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), tanpa intervensi maupun manipulasi nomor porsi.
"Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah akan mengawasi proses pelunasan biaya haji tersebut, untuk memastikan semua jemaah memperoleh haknya secara adil dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar H Mulyadi Nurdin saat memberikan pembekalan kepada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kakanwil serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.
H Mulyadi mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas data calon jemaah serta mencegah segala bentuk intervensi, manipulasi urutan nomor porsi, maupun permainan kuota haji dan kuota prioritas lanjut usia (lansia).
Menurutnya, tahapan pelunasan Bipih merupakan fase penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan pengawasan ketat. Karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan secara serius, profesional, dan bertanggung jawab.
Selain pelunasan, pengawasan juga diarahkan terhadap pemeriksaan kesehatan atau istitha'ah calon jemaah haji. Pemeriksaan tersebut harus mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Arab Saudi.
"Pemeriksaan istitha'ah kesehatan ini menjadi bagian penting dari proses pelaksanaan ibadah haji nanti. Oleh karenanya, harus dilakukan dengan serius dan memenuhi standar yang telah ditetapkan," katanya.
Alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu juga meminta jajaran Kemenhaj di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan deteksi dini terhadap keberadaan travel haji dan umrah ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ia menekankan, pengawasan di daerah harus diperkuat agar praktik penipuan oleh oknum penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah dapat dicegah sebelum menimbulkan korban.
"Deteksi dini sangat penting dilakukan jajaran Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi dan Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan melakukan pengawasan di daerah masing-masing, sehingga calon jemaah haji dan umrah terlindungi dan tidak dirugikan," ujarnya.
Jika ditemukan travel ilegal yang merugikan jemaah, Mulyadi meminta agar segera dilakukan langkah pencegahan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan hal tersebut menyusul masih adanya kasus jemaah haji dan umrah yang menjadi korban ulah oknum travel tidak bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, Mulyadi juga menegaskan tidak ada toleransi atau zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
Ia meminta seluruh jajaran mengoptimalkan kanal pengaduan resmi, baik di tingkat wilayah maupun kabupaten/kota, sehingga setiap keluhan masyarakat dapat direspons cepat dan diselesaikan secara tuntas.
Menurutnya, pengaduan jemaah harus ditangani sejak tingkat daerah agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
"Seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah harus serius mewujudkan keinginan Presiden Prabowo dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyadi memaparkan kewenangan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut mencakup aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kementerian.
"Pengawasan internal memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian berjalan dengan baik sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini," jelasnya.
Ia juga menjelaskan tiga peran utama APIP, yakni assurance atau pemberian keyakinan atas tata kelola, consulting melalui pendampingan dan konsultasi, serta early warning system sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi risiko dan gangguan pelayanan.
Mulyadi menambahkan, pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan audit, penyampaian temuan, pemberian rekomendasi hingga pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
Melalui penguatan pengawasan internal tersebut, ia berharap penyelenggaraan ibadah haji 2027 dapat berlangsung lebih transparan, tertib, dan berintegritas, sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak jemaah Indonesia. (id69)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda