Kemenkeu Diminta Tidak Mainkan Langgam Sendiri Dalam Orkestrasi Penanganan Pascabencana Banjir SumateraKemenkeu Diminta Tidak Mainkan Langgam Sendiri Dalam Orkestrasi Penanganan Pascabencana Banjir SumateraKemenkeuDimintaTidakMainkanLanggamSendiriDalamOrkestrasiPenangananPascabencanaBanjirSumatera

JAKARTA (24/5/2026) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak memainkan langgam sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana banjir Sumatera.

“Menteri Keuangan kepada media menyebut, ada Rp60 triliun anggaran hasil efesien untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan, Rp8,4 triliun, tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” tegas Alex dalam pernyataan tertulis, yang diterima, Rabu, (2475/2026) .

Disebutkan Alex, hasil pembahasan Komisi IV dengan Kementerian Kehutanan pada Februari 2026, tambahan anggaran itu, di antaranya akan digunakan untuk menanam kembali (reforestasi) hutan yang jadi pemicu banjir.

Reforestasi ini disebutkan akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgent

“Terlebih, pemulihan hutan yang kini dalam kondisi rusak berat, secara teknis bukan persoalan sederhana, sebab akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa tampak seperti hutan lagi,” terang Ketua PDIP Sumatera Barat itu.

Di sisi lain, Alex meminta kementerian dan lembaga terkait dengan penanganan dampak bencana Sumatera, makin mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan Kemenkeu sebagai bendahara negara.

“Semua kegiatan yang dirancang, harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” tukas Alex.

Diketahui, DPR telah menyetujui rencana induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diajukan Satgas PRR.

Terdapat 11.512 program kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai angka Rp100,1 triliun, selama tiga tahun.

Rinciannya, untuk tahun 2026, penanganan bencana membutuhkan anggaran Rp38,9 triliun. Pada tahun 2027, sebesar Rp32,9 triliun dan tahun 2028 senilai Rp28,2 triliun.

Selain itu, Alex juga mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan yang memerintahkan para Dirjennya proaktif menuntaskan administrasi perencanaan penanganan bencana, yang diajukan kementerian dan lembaga.

“Sekarang ini, Renduknya tuntas. Alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangannya juga sudah mau proaktif jemput bola,” ungkap Alex.

“Sekarang, rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan, ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” tukas Alex. (id10)