Kemnaker Targetkan 70% Lulusan Vokasi Bekerja, Ini Strateginya

JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membidik tingkat penyerapan kerja lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70%. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mempercepat transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar program pelatihan semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kompetensi peserta, memperluas akses pelatihan, serta memperbesar peluang lulusan mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan program pelatihan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, BPVP harus dikembangkan menjadi pusat pelatihan berstandar tinggi dengan budaya belajar yang kuat dan jaringan alumni yang terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, pelatihan vokasi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan pasar kerja.

"Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini,” ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja di BPVP Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat, 9 Oktober 2026, mengutip keterangan resmi, Sabtu (10/10/2026).

Salah satu langkah yang disiapkan Kemnaker untuk mengukur efektivitas pelatihan adalah menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah pelatihan selesai. Melalui mekanisme ini, pemerintah akan menelusuri rekam jejak alumni, termasuk perkembangan mereka dalam memasuki pasar kerja.

Hasil penelusuran tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelatihan vokasi mampu meningkatkan peluang kerja lulusan.

Pelatihan Vokasi Disesuaikan Kebutuhan Industri

Kemnaker juga mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan, mulai dari pelaku industri, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Pendekatan Demand Driven menjadi salah satu strategi yang dikembangkan. Melalui model ini, pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata industri sehingga kompetensi yang diperoleh peserta lebih sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Dengan demikian, pelatihan vokasi tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta yang lulus, tetapi juga pada kemampuan lulusan untuk memasuki dunia kerja.

Upaya tersebut menjadi bagian dari transformasi BPVP agar lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan dunia industri.

BPVP Perluas Layanan hingga Klinik Produktivitas

Selain memperkuat pelatihan vokasi, Kemnaker mengarahkan BPVP untuk memperluas cakupan layanan. Sejumlah program yang disiapkan meliputi pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat inovasi.

Pengembangan layanan tersebut diharapkan membuat BPVP tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan calon tenaga kerja, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas industri, dan inovasi.

“Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas,” tutur Yassierli.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kemnaker menargetkan transformasi pelatihan vokasi dapat memperkuat hubungan antara lembaga pelatihan dan dunia industri. Target penyerapan kerja sebesar 70% pun menjadi salah satu tolok ukur penting dalam memastikan pelatihan memberikan dampak nyata bagi peserta dan pasar tenaga kerja nasional. (Lip6)