Kena PHK? Ini Besaran Pesangon Berdasarkan Masa Kerja di UU Baru

JAKARTA (Waspada.id): Pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa serta-merta menjadi pilihan pertama perusahaan saat menghadapi persoalan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan mengupayakan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya PHK.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 228. Pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, hingga pemerintah pusat dan daerah diminta bersama-sama melakukan berbagai upaya agar hubungan kerja tetap dapat dipertahankan.

Mengutip UU tersebut, Minggu (8/11/2026), terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh perusahaan sebelum mengambil keputusan melakukan PHK. Di antaranya mengurangi waktu kerja lembur pada hari libur, mengurangi jam kerja lembur harian, mengurangi jumlah sif kerja, serta mengurangi jam kerja atau hari kerja.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan penyesuaian kegiatan operasional sebelum mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja. Namun, langkah-langkah itu bukan satu-satunya pilihan yang dapat ditempuh karena pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, PHK tetap dapat terjadi. Dalam kondisi tersebut, perusahaan berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 232 mengatur bahwa pekerja yang terkena PHK berhak memperoleh uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak. Besaran yang diterima menggunakan faktor pengali sesuai dengan alasan terjadinya PHK.

Besaran Pesangon Berdasarkan Masa Kerja

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menetapkan besaran dasar uang pesangon berdasarkan masa kerja pekerja. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak menerima pesangon sebesar satu bulan upah.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun hingga kurang dari dua tahun berhak atas dua bulan upah. Nilainya terus meningkat sesuai dengan masa kerja hingga mencapai sembilan bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama delapan tahun atau lebih.

Selain uang pesangon, pekerja juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja. Hak ini mulai diberikan kepada pekerja dengan masa kerja paling sedikit tiga tahun.

Besarannya meningkat seiring lamanya masa kerja, mulai dari dua bulan upah untuk pekerja dengan masa kerja tiga hingga kurang dari enam tahun, hingga mencapai 10 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih.

Pekerja yang terkena PHK juga berhak atas uang penggantian hak. Komponen ini antara lain mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dengan demikian, besaran hak yang diterima pekerja saat terkena PHK tidak hanya bergantung pada lamanya masa kerja. Alasan terjadinya PHK juga menjadi faktor penting karena menentukan faktor pengali yang digunakan dalam perhitungan uang pesangon dan hak-hak pekerja lainnya. (Lip6)