Kenaikan BI Rate Tarik Modal Asing US$9 Miliar, Rupiah Dan Inflasi Tetap TerjagaKenaikan BI Rate Tarik Modal Asing US$9 Miliar, Rupiah Dan Inflasi Tetap Terjaga

JAKARTA (Waspada.id): Kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada Mei hingga Juni 2026 mulai menunjukkan hasil. Penjabat Sementara (PJs) Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan langkah tersebut berhasil menarik aliran modal asing ke pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026), Destry mengatakan arus modal asing yang masuk ke Indonesia terutama mengalir ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Dampaknya yang pertama tentu inflow. Inflow memang saat ini baru di SBN (Surat Berharga Negara) dan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia). Pada kuartal II 2026 kenaikannya cukup signifikan sehingga total telah terjadi inflow sekitar 8,5—9 miliar dolar AS," kata Destry.
Menurutnya, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin (bps) selama Mei dan Juni 2026 sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian global, ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, lonjakan harga minyak dunia, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
"Pada saat itu tekanan terhadap rupiah sangat tinggi sehingga sejak Mei stance terhadap stabilitas memang kami perkuat, antara lain dengan menaikkan suku bunga 100 bps. Harapannya, pertama, akan terjadi repricing terhadap aset rupiah dan juga memberikan spread yang lebih menarik terhadap aset yang didominasi rupiah," ujar Destry.
Selain menarik arus modal asing, kebijakan tersebut juga dinilai mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Hingga Juli 2026, inflasi tercatat sebesar 2,88 persen secara tahunan, masih berada dalam sasaran BI sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Sementara inflasi inti berada di level 2,76 persen.
"Jadi artinya pergerakan ekonomi yang terjadi itu tidak mendorong overheating atau tidak mendorong ekonomi secara keseluruhan naik," katanya.
Dari sisi nilai tukar, rupiah juga menunjukkan penguatan. Per 31 Juli 2026, rupiah berada di level Rp17.994 per dolar AS setelah sempat tertekan akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menguatnya ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR). Meski demikian, posisi tersebut masih sedikit lebih lemah dibandingkan akhir Juni 2026 yang berada di level Rp17.880 per dolar AS.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga di level US$145,6 miliar. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sekaligus berada di atas standar kecukupan internasional.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ketidakpastian global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, turut mendorong kenaikan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun sebesar 31 bps secara kuartalan menjadi 7,14 persen pada akhir triwulan II 2026.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi global memicu aksi risk-off investor di pasar obligasi.
"Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat," kata Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Purbaya menjelaskan kenaikan yield SBN Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Hingga 30 Juli 2026, kenaikan yield di Turki mencapai 524 bps, Filipina 148 bps, Brasil 106 bps, Korea Selatan 92 bps, Polandia 59 bps, dan Afrika Selatan 55 bps.
Meski pasar keuangan global masih dibayangi ketidakpastian, investor nonresiden tetap mencatatkan pembelian bersih (net buy) di pasar SBN sebesar Rp32,09 triliun selama triwulan II 2026 atau Rp6,99 triliun sepanjang tahun. Per 30 Juli 2026, net buy investor asing tercatat Rp6,36 triliun secara bulanan dan Rp13,35 triliun sejak awal tahun, dengan yield SBN tenor 10 tahun berada di level 7,29 persen.
Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan pengelolaan pembiayaan APBN tetap dilakukan secara prudent dan terukur. Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452 triliun atau tumbuh 59,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun atau meningkat 21,4 persen secara tahunan. Adapun realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (Rep)































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda