Kericuhan Pengungsi Sinabung dengan Aparat Pecah di Siosar, Tiga Petugas Luka

KARO (Waspada.id): Diduga melibatkan provokator, aksi penyerangan terhadap tim gabungan TNI/Polri dan Pemerintah Daerah terjadi saat petugas melakukan penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) di Desa Pertibi, Kecamatan Merek, Rabu (11/11). Tim pengamanan dihujani lemparan batu oleh sejumlah warga.

Insiden kericuhan antara masyarakat pengungsi Gunung Sinabung di Siosar dan petugas gabungan tersebut terjadi setelah tim selesai melakukan pengamanan di lokasi. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden itu mengakibatkan sejumlah petugas mengalami luka-luka.

Dalam insiden penyerangan tersebut, tiga petugas yang melakukan pengamanan dilaporkan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu, satu unit mobil dan tiga unit sepeda motor dinas dilaporkan hangus dibakar.

Mendengar adanya aksi penyerangan terhadap tim gabungan pengamanan, aparat keamanan memberikan perhatian serius terhadap situasi tersebut, khususnya dalam penanganan personel yang menjadi korban.

Sambil mengamankan situasi kericuhan dan mengevakuasi petugas yang menjadi korban, aparat juga melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam negara demokrasi, masyarakat dipersilakan menyampaikan protes, melakukan aksi, atau memberikan pandangan. Namun, aksi tersebut jangan sampai dinodai tindakan yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik dari masyarakat maupun aparat.

Persoalan Lahan Usaha Tani Siosar merupakan bagian dari program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung periode 2010–2016. Program ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung karena permukiman mereka masuk dalam zona berbahaya. Di antaranya Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.

Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman dan menjalani kehidupan di pengungsian, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan Hunian Tetap (Huntap) dan Lahan Usaha Tani (LUT) sebagai sumber penghidupan sekaligus penopang perekonomian keluarga para pengungsi.

Namun, dalam perjalanannya, proses penyediaan lahan tersebut sempat menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar. Sambil menunggu penyelesaian agar tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat pengungsi nantinya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan terus berusaha mencari penyelesaian.

Proses penyelesaian tersebut harus melalui beberapa tahapan hukum yang cukup panjang. Setelah melewati tahapan demi tahapan, akhirnya pemerintah memperoleh putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada 2026.

Proses penyiapan Lahan Usaha Tani akhirnya mulai dilaksanakan pada 6 November 2026.

"Penyiapan lahan usaha tani mulai dilaksanakan pada 6 November 2026," kata Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha, S.H., kepada Waspada.id, Kamis (12/11).

Lebih lanjut, Doman mengatakan Polri sangat menyayangkan terjadinya insiden kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan personel maupun masyarakat menjadi perhatian utama. Sementara itu, dugaan tindak pidana yang terjadi akan ditangani sesuai ketentuan hukum.

"Kami menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi cukup dengan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan. Namun, hal tersebut tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan, ataupun perusakan fasilitas," ujarnya.

Akibat insiden yang seharusnya tidak terjadi tersebut, Polri sebagai aparat penegak hukum akan melakukan penanganan secara profesional dan menyeluruh. Penanganan mencakup pendalaman dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas, serta kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

"Setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional," tambahnya.

Di sisi lain, penyelesaian persoalan lahan Siosar juga diharapkan tetap memperhatikan kepastian hukum, hak masyarakat pengungsi, serta aspirasi warga setempat yang menyampaikan penolakan. Dialog dan komunikasi antarpihak menjadi langkah penting guna mencegah konflik berkelanjutan.

Polri mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mempercayakan penanganan persoalan tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai persoalan lahan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum justru menimbulkan korban dan memperlebar konflik di tengah masyarakat," tutup AKP Pedoman Maha. (id35)