Ketika Awan Murka Menyapu Birokrasi PidieKetika Awan Murka Menyapu Birokrasi PidieKetikaAwanMurkaMenyapuBirokrasiPidie

Awan gelap tidak pernah datang tanpa tanda. Ia menggantung lama di langit birokrasi Pidie, melihat sebagian pohon jabatan mulai rapuh dimakan rayap kenyamanan.

Daunnya masih tampak hijau, pidatonya masih terdengar rapi, tetapi akarnya perlahan busuk oleh kelalaian.

Maka ketika kapak evaluasi akhirnya diayunkan H. Sarjani Abdullah SH,MH, kepada dua pejabatnya, rakyat justru melihat hujan sedang membersihkan hutan pemerintahan dari batang-batang yang tak lagi sanggup berbuah.

Hutan pemerintahan tidak pernah benar-benar sunyi. Di balik meja-meja besar dan dinding kantor yang dipenuhi lambang negara, selalu ada suara-suara kecil yang bergerak pelan seperti rayap memakan kayu dari dalam.

Ia tidak terdengar, tetapi perlahan menggerogoti batang kepercayaan rakyat.

Di negeri birokrasi, jabatan sering kali membuat manusia lupa bahwa kursi hanyalah titipan waktu.

Terlalu lama duduk di atasnya dapat menumpulkan rasa malu, mengeringkan nurani, bahkan membuat telinga kebal terhadap jeritan rakyat kecil. Padahal kekuasaan bukan tempat berteduh, melainkan beban yang harus dipikul dengan kerja dan tanggung jawab.

Mungkin itulah sebabnya langkah Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, SH, MH, membebastugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala BPBD menjadi begitu gaduh dibicarakan orang-orang.

Keputusan itu menjalar dari ruang kantor hingga ke warung kopi di gampong-gampong. Ia berpindah dari satu mulut ke mulut lain seperti angin subuh yang menyusup di sela pohon kelapa dan sawah yang mulai menguning.

Selepas azan subuh, ketika embun masih menggantung di ujung daun dan aroma kopi hitam mengepul dari dapur-dapur sederhana, orang-orang kampung mulai berbicara tentang keberanian seorang kepala daerah mengayunkan kapak evaluasi ke batang birokrasi yang dianggap mulai lapuk.

Di warung kopi pinggir jalan, para lelaki tua duduk melingkar sambil menyeruput kopi sanger. Mata mereka menatap jauh ke jalan yang mulai ramai oleh sepeda motor dan mobil angkutan. Tidak ada pidato.

Tidak ada bahasa birokrasi. Yang ada hanya kalimat-kalimat sederhana yang lahir dari pengalaman panjang menjadi rakyat kecil.

“Kalau pejabat hanya pandai duduk dan bicara, tapi rakyat tetap susah, buat apa dipertahankan?” ujar Tgk Uum Gam, seorang lelaki tua sambil mengetukkan sendok kecil ke bibir gelas.

Kalimat itu terdengar biasa. Namun dari mulut rakyat kecil, ia menjelma seperti palu yang mengetuk kesadaran, bahwa pembangunan tidak pernah lahir dari laporan tebal dan seremoni mewah, melainkan dari kerja yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.

Langkah H. Sarjani Abdullah sesungguhnya dapat dibaca dalam bingkai janji politik yang pernah ia sampaikan saat Pilkada 2024. Dalam visi-misinya di hadapan DPRK Pidie, H Sarjani bersama Al Zaizi menegaskan komitmen menghadirkan pemerintahan yang islami, adil, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Salah satu poin penting yang mereka gaungkan adalah “Pidie Meusyari’at”, yakni tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inovatif.

Janji itu bukan sekadar rangkaian kalimat kampanye. H Sarjani sendiri pernah mengatakan bahwa seluruh visi dan program yang disampaikan kepada publik harus menjadi dokumen penting yang bisa dievaluasi ketika menjalankan pemerintahan.

Maka ketika hari ini ia mulai mengevaluasi pejabat di lingkar birokrasi, publik melihat adanya upaya menjaga agar janji itu tidak mati menjadi arsip pidato politik semata.

Apalagi sektor yang disentuh kali ini bukan sektor kecil. Pendidikan dan kebencanaan adalah wajah paling nyata dari hadir atau tidaknya negara di tengah rakyat.

Dalam visi “Pidie Caroeng”, H Sarjani menjanjikan penguatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan yang unggul.

Artinya, dunia pendidikan tidak boleh berjalan seadanya. Sekolah bukan hanya bangunan, melainkan tempat lahirnya masa depan Pidie. Ketika mutu pendidikan stagnan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar angka statistik, melainkan nasib generasi.

Begitu pula dengan “Pidie Meugah” yang menekankan pembangunan infrastruktur berkualitas dan pencegahan bencana alam. Di daerah yang rentan banjir dan berbagai ancaman alam, BPBD tidak boleh hanya hadir saat konferensi pers atau pemasangan spanduk kesiapsiagaan. Lembaga itu dituntut bergerak cepat, hidup, dan dekat dengan masyarakat.

Karena itu, pembebastugasan dua pejabat tersebut tidak semestinya dibaca sekadar pergantian kursi birokrasi. Ia harus menjadi alarm moral bahwa jabatan publik memiliki harga yang harus dibayar dengan kinerja.

Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, Senin (15/6) mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan serta peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

Menurut Andi Firdhaus, keputusan yang diambil Bupati H. Sarjani Abdullah didasarkan pada pertimbangan administratif serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.

“Komitmen Bupati jelas, menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan penanganan bencana,” ujar Andi Firdhaus.

Ia juga menegaskan bahwa pembebastugasan tersebut bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan aparatur sipil negara agar birokrasi bekerja lebih disiplin, akuntabel, dan efektif.

Di banyak tempat, birokrasi sering berubah menjadi hutan tua yang dipenuhi pohon besar tetapi tidak lagi berbuah. Daunnya rindang, batangnya kokoh, namun akarnya diam-diam mulai keropos dimakan kenyamanan.

Ketika itu terjadi, pemimpin memang harus berani menebang sebagian batang agar hutan tetap hidup.

Namun keberanian mencopot pejabat hanyalah langkah awal. Yang jauh lebih sulit adalah membangun budaya pemerintahan yang bersih dari rasa malas, ego kekuasaan, dan mental “asal bapak senang”.

Sebab daerah tidak dibangun dengan ketakutan kepada atasan, tetapi dengan kesadaran moral bahwa jabatan adalah amanah rakyat.

Pidie membutuhkan birokrasi yang hidup seperti sungai, mengalir, bergerak, memberi manfaat bagi sawah dan kehidupan di sekitarnya. Bukan birokrasi yang berubah menjadi rawa tenang, tampak damai di permukaan tetapi menyimpan lumpur di dasar.

Awan itu kini telah menyapu. Dan setiap sapuan selalu membawa pesan, hutan birokrasi tidak boleh dipenuhi batang tua yang hanya menyerap air tanpa memberi buah.

Dua pejabat mungkin telah dinonaktifkan, tetapi sesungguhnya yang sedang diuji adalah seluruh wajah pemerintahan Pidie. Apakah mereka akan menjadikan peristiwa ini sebagai cambuk untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, atau justru tetap tenggelam dalam lumpur nyaman bernama jabatan.

Sebab sejarah selalu kejam kepada mereka yang lalai menjaga amanah rakyat.

Muhammad Riza