Ketika Marwah Dibawa Pulang dengan Honda VarioKetika Marwah Dibawa Pulang dengan Honda VarioKetikaMarwahDibawaPulangdenganHondaVario

Penyerahan 97 kendaraan operasional kepada para Imum Mukim se-Kabupaten Pidie layak dipandang sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penguatan kelembagaan mukim. Namun, perhatian tidak semestinya berhenti pada simbol.

Dalam kebijakan publik, fasilitas hanyalah instrumen. Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada dampak yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, yang patut ditunggu bukan lagi seremoni penyerahan kunci, melainkan perubahan apa yang benar-benar terjadi setelah roda-roda kendaraan itu mulai bergerak.

Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, SH,MH, mengatakan mukim merupakan lembaga adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Menurutnya, para Imum Mukim memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme adat.

Pernyataan itu penting. Sebab, jika mukim memang memiliki posisi strategis, maka penguatannya semestinya tidak berhenti pada pemberian kendaraan operasional.

Bupati juga menyebut penyerahan kendaraan sebagai bentuk komitmen Pemkab Pidie untuk mendukung kelancaran tugas Imum Mukim, terutama dalam pelayanan, koordinasi, dan pembinaan masyarakat.

Di sinilah publik perlu menaruh perhatian.

Kendaraan memang dapat mempercepat mobilitas. Tetapi apakah ia juga mempercepat pelayanan?

Ukur Dampaknya

Konteks kebijakan ini menjadi semakin menarik ketika beberapa bulan sebelumnya sekitar 730 Keuchik di Kabupaten Pidie dilaporkan melakukan pengadaan kendaraan dinas melalui APBG 2026, dengan total anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp25 miliar.

Kini, giliran para Imum Mukim juga mendapatkan kendaraan operasional. Secara administratif, alasan kebijakan tersebut mudah dipahami, aparatur yang bekerja dekat dengan masyarakat membutuhkan sarana mobilitas.

Namun, justru karena fasilitas tersebut berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik, pertanyaan masyarakat menjadi sah dan penting.

Apakah kualitas pelayanan publik Pidie ikut meningkat secepat jumlah kendaraannya?

Pemkab Pidie tentu memiliki pertimbangan ketika memberikan kendaraan kepada Keuchik maupun Imum Mukim.

Tetapi pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kendaraan tersebut untuk menunjang operasional.

Operasional untuk apa?

Seberapa efektif digunakan?

Siapa yang mengawasi?

Bagaimana pemeliharaannya?

Dan yang paling penting, apa perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat?

Pemerintah bukan sekadar administrator anggaran. Pemerintah adalah pengelola kepercayaan publik.

Karena itu, jangan sampai pemerintah begitu cepat menghitung jumlah kendaraan yang berhasil diserahkan, tetapi terlalu lambat menghitung jumlah persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.

Roda Pelayanan

Ada ironi yang patut direnungkan. Jika Keuchik memiliki kendaraan operasional dan Imum Mukim juga memiliki kendaraan operasional, maka pertanyaan publik tidak lagi sekadar siapa yang memiliki kendaraan.

Pertanyaannya adalah ke mana semua fasilitas itu membawa pelayanan publik?

Sebab pembangunan bukan perlombaan memperbanyak aset. Sebuah kabupaten tidak menjadi maju karena halaman kantor dipenuhi kendaraan. Kabupaten menjadi maju ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, adil, dan transparan.

Jangan sampai Pidie memiliki pemerintahan yang semakin mobile, tetapi masyarakat masih merasa pelayanan berjalan di tempat.

Jika itu terjadi, ironi akan menjadi lengkap, roda kendaraan berputar, tetapi roda pelayanan tidak bergerak.

Marwah Mukim

Bupati H Sarjani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan mukim, antara lain melalui dukungan operasional dan kendaraan bagi para Imum Mukim.

Komitmen tersebut patut diapresiasi.Namun, jika benar-benar ingin memperkuat marwah mukim, jangan hanya memberikan kendaraan.

Berikan pula ruang untuk bekerja, kapasitas untuk bertindak, kewenangan yang jelas, dan ukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati dan Wakil Bupati Pidie menyerahkan kunci sepeda motor operasional secara simbolis kepada perwakilan Imum Mukim.Waspada.id/Muhammad Riza

Sebab marwah tidak lahir dari benda. Marwah lahir dari kepercayaan.

Honda Vario dapat dibeli dengan anggaran. Kewibawaan tidak. Kendaraan dapat diserahkan melalui seremoni.

Kepercayaan masyarakat harus diperoleh melalui kerja nyata.

Bahkan sebelum kendaraan baru ini diserahkan, para Imum Mukim disebut menggunakan Honda Revo keluaran 2011 sebagai kendaraan operasional. Pemkab Pidie juga memberikan tambahan uang operasional Rp125 ribu per bulan mulai 2026.

Artinya, persoalan fasilitas memang nyata.

Tetapi setelah fasilitas diperbaiki, ukuran keberhasilan juga harus ikut dinaikkan.

Jangan sampai pemerintah merasa tugas selesai ketika kendaraan sudah dibagikan.

Justru saat itulah tugas sebenarnya dimulai.

Bukan Pelengkap

Wakil Bupati Pidie Alzaizi dalam kesempatan yang sama juga, ikut menegaskan bahwa penguatan mukim merupakan bagian dari upaya menjaga kekhususan Aceh, termasuk keberadaan lembaga adat yang memiliki peran penting di tengah masyarakat. Ia juga meminta dukungan para Imum Mukim terhadap berbagai program pemerintah hingga tingkat gampong dan sekolah, termasuk program Satu Hari Satu Ayat.

Pernyataan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional.Dukungan tentu diperlukan.

Namun, ada perbedaan antara kemitraan dan menjadikan lembaga adat sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Mukim bukan sekadar pelaksana program pemerintah. Mukim memiliki akar sejarah, adat, dan sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Karena itu, pemerintah tidak cukup bertanya. Apa yang bisa dilakukan Imum Mukim untuk membantu program pemerintah? Pemerintah juga perlu bertanya. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar Imum Mukim benar-benar mampu menjalankan fungsi adat dan sosialnya?

Pertanyaan kedua jauh lebih penting jika tujuan yang ingin dicapai memang penguatan mukim.

Buka Evaluasi

Jika Pemkab Pidie yakin bahwa pemberian kendaraan merupakan kebijakan yang tepat, tidak ada alasan untuk menutup ruang evaluasi.

Publik berhak mengetahui tujuan penggunaannya, mekanisme pengawasan, pola pemeliharaan, serta indikator keberhasilannya.

Bupati sendiri berharap kendaraan tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik serta mendukung tugas para Imum Mukim dan program prioritas pemerintah agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Harapan itu baik.Tetapi harapan pemerintah perlu diterjemahkan menjadi ukuran yang bisa dievaluasi.

Berapa biaya keseluruhan?

Apa target yang ingin dicapai?

Bagaimana aset tersebut diawasi?

Dan setelah satu tahun, apa bukti bahwa kebijakan tersebut berhasil?

Publik tidak sedang meminta pemerintah mempertanggungjawabkan sesuatu yang salah.

Publik hanya meminta pemerintah membuktikan bahwa sesuatu yang dibelanjakan memang layak dibelanjakan.

Jangan hanya transparan ketika menyerahkan kunci.

Transparanlah juga ketika menjelaskan hasil.

Ke Mana Bergerak?

Pada akhirnya, pemberian kendaraan kepada para Imum Mukim maupun pengadaan kendaraan bagi Keuchik bukanlah persoalan kecil.

Keduanya menunjukkan bahwa mobilitas aparatur dianggap penting dalam mendukung pelayanan masyarakat.

Baik.Tetapi mobilitas bukan tujuan akhir.Pelayananlah tujuannya. Karena itu, sentilan untuk Pemkab Pidie sederhana saja. Jangan ukur keberhasilan dengan jumlah motor yang berhasil dibagikan.

Ukur dengan jumlah masyarakat yang merasa lebih dilayani.Jangan bangga karena aparatur semakin mudah bergerak.Pastikan masyarakat juga merasakan pemerintah semakin dekat. Dan jangan mengira marwah mukim sudah terangkat hanya karena kunci kendaraan telah berpindah tangan.

Sebab kendaraan bisa membawa seorang pejabat ke mana saja. Tetapi hanya kerja nyata yang bisa membawa kepercayaan masyarakat kembali.

Kini 97 kendaraan telah diserahkan kepada para Imum Mukim. Ratusan Keuchik juga telah memiliki kendaraan operasional.

Maka pertanyaan terakhir untuk Pemkab Pidie bukanlah: “Berapa kendaraan yang sudah diberikan?”

Melainkan. “Setelah semua kendaraan itu bergerak, apa yang benar-benar berubah?”

Sebab jika jawabannya belum jelas, mungkin yang perlu lebih dahulu dihidupkan bukan mesin kendaraan. Tetapi mesin evaluasi pemerintahannya.

Muhammad Riza