Ketimpangan Ekonomi Melebar, Airlangga Siapkan Vokasi dan Insentif PajakKetimpangan Ekonomi Melebar, Airlangga Siapkan Vokasi dan Insentif PajakKetimpanganEkonomiMelebar,AirlanggaSiapkanVokasidanInsentifPajak

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons kenaikan tingkat ketimpangan di Indonesia setelah rasio gini (gini ratio) pada Maret 2026 tercatat meningkat menjadi 0,368. Pemerintah, kata dia, akan memperkuat penciptaan lapangan kerja melalui program vokasi, magang, dan pemberian insentif pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Airlangga menjelaskan, penguatan pendidikan vokasi dan program magang nasional menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah.

"Salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang, sehingga tentu kita bisa menekan gini ratio," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Selain memperluas kesempatan kerja, pemerintah juga melanjutkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan tertentu.

Melalui kebijakan tersebut, pegawai di sektor usaha tertentu yang memiliki penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan, serta pegawai tidak tetap dengan rata-rata penghasilan harian maksimal Rp500 ribu atau bulanan maksimal Rp10 juta, tetap memperoleh fasilitas PPh 21 yang ditanggung pemerintah.

"Di samping itu kita kan masih melanjutkan PPh ditanggung pemerintah untuk pekerja yang (penghasilan bulanannya) di bawah Rp10 juta," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rasio gini Indonesia pada Maret 2026 berada di level 0,368. Angka tersebut naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363, namun masih lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,375.

Rasio gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan masyarakat. Semakin mendekati angka nol menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan semakin mendekati angka satu menandakan ketimpangan yang semakin tinggi.

BPS juga mencatat ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2026, rasio gini di perkotaan mencapai 0,387, meningkat dari 0,383 pada September 2025, namun lebih rendah dibandingkan 0,395 pada Maret 2025.

Sementara itu, rasio gini di wilayah perdesaan tercatat sebesar 0,296 pada Maret 2026, naik tipis dari 0,295 pada September 2025, tetapi lebih rendah dibandingkan posisi Maret 2025 yang sebesar 0,299. (cnni)