Ketua DPRK Pidie Desak Keadilan bagi Korban Penembakan Tiro

PIDIE (Waspada.id): Perdamaian Aceh tidak boleh tercoreng oleh tindakan yang berujung pada jatuh.nya korban di tengah masyarakat. Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, SH, (Bulek), Kamis (5/11) meminta Panglima TNI mengusut tuntas insiden penembakan warga di Kecamatan Tiro serta memastikan penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme hukum dan pendekatan yang menghormati hak masyarakat.

Peristiwa yang terjadi di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026), berlangsung di tengah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insiden tersebut mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Anwar menegaskan, jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Setiap tindakan aparat yang mengakibatkan korban dari kalangan masyarakat sipil harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang transparan.

Ia meminta Panglima TNI dan Pangdam Iskandar Muda memastikan seluruh fakta di lapangan diungkap secara terbuka, mulai dari kronologi kejadian, penggunaan senjata api, hingga pihak-pihak yang terlibat.

Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran dalam tindakan personel di lapangan, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jabatan dan institusi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.

"Jangan ada yang ditutup-tutupi. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses. Hukum harus berlaku sama bagi semua pihak," ujarnya.

Anwar juga menyoroti persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang yang disebut menjadi latar belakang ketegangan di lokasi kejadian.

Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan regulasi dan simbol Aceh harus diselesaikan melalui jalur komunikasi, dialog, serta mekanisme hukum. Bukan dengan pendekatan yang berpotensi menimbulkan korban di tengah masyarakat.

"Kalau ada persoalan aturan, selesaikan dengan aturan. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai regulasi berujung pada kekerasan dan jatuhnya korban jiwa," katanya.

Ia mengingatkan, Aceh telah menempuh perjalanan panjang untuk membangun perdamaian. Kesepakatan damai yang telah dibangun tidak boleh hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam tindakan seluruh institusi negara ketika berhadapan dengan masyarakat.

Menurutnya, perdamaian membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan itu hanya dapat dijaga apabila masyarakat memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum.

DPRK Pidie juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap para korban dan keluarga yang terdampak, termasuk memastikan korban luka mendapatkan pelayanan medis secara layak.

Anwar berharap insiden Pulo Kenari menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan pimpinan TNI agar penanganannya dilakukan secara terbuka serta tidak menyisakan ketidakjelasan di tengah masyarakat.

"Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Ungkap fakta sebenarnya, berikan keadilan kepada korban, dan pastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Perdamaian Aceh harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan," tutupnya. (id69)