​Ketua Kadin Agara Kecewa Sikap Tidak Responsif Wakareg BGN Aceh

KUTACANE (Waspada.id): Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Tenggara, Hakiki Wary Desky, S.H., M.Kn., menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap tidak responsif Wakil Kepala Regional (Wakareg) Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Hikmah Santie, beserta jajarannya.

"Sikap eksklusif dan tertutup dari para pelaksana di daerah tersebut dinilai merugikan serta membingungkan para mitra lokal yang telah menanamkan modal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Tenggara

Wary Desky, S.H., M.KM, kepada Waspada.id, Rabu (16/9) malam.

​Lanjutnya, di tengah kesimpangsiuran arah kebijakan BGN terkait kepastian bagi para pelaku usaha, upaya komunikasi dan koordinasi yang dibangun Kadidn Aceh Tenggara justru bertepuk sebelah tangan. Jajaran BGN di daerah terkesan "menutup mata dan telinga" terhadap dinamika serta keluhan riil di lapangan.

​Menurut Hakiki, para pelaksana BGN di daerah enggan membuka ruang dialog produktif. Padahal, masukan dan evaluasi dari mitra lokal merupakan faktor kunci untuk memastikan kelancaran serta keberlanjutan penyaluran pemenuhan gizi masyarakat.

​"Para petugas dan pelaksana BGN di daerah harus ingat bahwa mereka adalah abdi negara yang dibayar oleh rakyat. Tidak sepantasnya mereka bersikap abai dan terkesan 'tuli' terhadap keluhan para mitra yang telah berkomitmen serta mempertaruhkan modal demi berjalannya program ini," tegas Hakiki Wary Desky.

​Kadin Aceh Tenggara mendesak Pimpinan Pusat BGN untuk turun tangan menegur dan mengevaluasi total jajarannya di daerah. Hakiki mengingatkan bahwa kolaborasi strategis antara BGN dan Kadin yang telah bersepakat membentuk Satgas MBG berpotensi ternodai akibat arogansi serta keabaian para oknum pelaksana tingkat daerah.

​BGN diharapkan segera hadir memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang sehat, bukannya membiarkan jajarannya di daerah "bermain aman" sambil mengabaikan para mitra yang mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.(id80)