Ketua Komisi A DPRD Sumut Dorong Penyelesaian Komprehensif Konflik Lahan SipispisKetua Komisi A DPRD Sumut Dorong Penyelesaian Komprehensif Konflik Lahan SipispisKetuaKomisiADPRDSumutDorongPenyelesaianKomprehensifKonflikLahanSipispis

MEDAN (Waspada.id): Ketua Komisi A DPRD Sumut, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A., menegaskan penyelesaian konflik lahan di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan aspek hukum, data pertanahan, serta kepentingan seluruh pihak.

Komisi A DPRD Sumut juga berkomitmen mengawal proses penyelesaian sengketa hingga tercapai kepastian hukum dan rasa keadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan Usman Jakfar usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serdang Bedagai, Sei Rampah, Kamis (2/7/2026).

Pertemuan itu membahas sengketa lahan antara masyarakat Nagur Bolag dan PT Bridgestone Sumatra Rubber Estate Division I Naga Raja.

Dalam rapat tersebut, Komisi A DPRD Sumut meminta penjelasan dari BPN mengenai status Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi dasar penguasaan lahan di kawasan sengketa.

Data dan dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian sebelum menentukan langkah lanjutan dalam penyelesaian persoalan.

Usman Jakfar menilai konflik agraria tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus melalui kajian yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.

"Kami ingin memastikan penyelesaian konflik ini dilakukan secara komprehensif. Karena itu, seluruh informasi dan data yang kami peroleh dari BPN akan dipelajari terlebih dahulu sebagai dasar menentukan langkah berikutnya. Jika diperlukan, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara menyeluruh," ujarnya.

Menurutnya, koordinasi lintas lembaga sangat penting karena persoalan pertanahan kerap melibatkan kewenangan berbagai instansi.

DPRD Sumut, kata dia, siap memfasilitasi komunikasi dengan kementerian maupun lembaga terkait apabila dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa.

Selain aspek hukum dan administrasi, Usman Jakfar juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses mediasi berlangsung.

Ia mengimbau masyarakat maupun pihak perusahaan menahan diri serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.

"Kami mengajak semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan. Jangan ada tindakan yang dapat memicu konflik baru. Penyelesaian melalui dialog dan mekanisme hukum merupakan jalan terbaik agar persoalan ini dapat diselesaikan secara damai, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," tegasnya.

Transparan

Ia menambahkan, Komisi A DPRD Sumut akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi guna memastikan seluruh tahapan penyelesaian berlangsung secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat mediasi kali ini belum menghasilkan kesepakatan karena pihak PT Bridgestone Sumatra Rubber Estate Division I Naga Raja belum dapat menghadiri pertemuan dan telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang.

Meski demikian, Komisi A DPRD Sumut memastikan mediasi akan kembali dilaksanakan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.

DPRD Sumut berharap proses penyelesaian konflik lahan di Sipispis tidak hanya mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung, tetapi juga menghadirkan solusi yang komprehensif, memberikan kepastian hukum, menjaga kondusivitas daerah, serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.

Naskah ini dibuat lebih padat, menghindari pengulangan frasa "komprehensif", serta menggunakan gaya penulisan berita yang lebih mengalir dan lazim digunakan media massa. (id143)