Ketua SAPA Kritisi Kinerja KPK, Aceh Dinilai Kurang Mendapat Perhatian Penanganan KorupsiKetua SAPA Kritisi Kinerja KPK, Aceh Dinilai Kurang Mendapat Perhatian Penanganan KorupsiKetuaSAPAKritisiKinerjaKPK,AcehDinilaiKurangMendapatPerhatianPenangananKorupsi

BANDA ACEH (Waspada.id): Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Aceh. Ia menegaskan, wilayah ini berhak mendapatkan perhatian yang setara dengan daerah lain dalam upaya memberantas kejahatan kerah putih.

Dalam pernyataannya, Senin (3/8/2026), Fauzan menyoroti bahwa sepanjang tahun 2026 ini, sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia telah diamankan terkait kasus korupsi. Sementara itu, penanganan dugaan korupsi berskala besar yang sudah lama menjadi sorotan masyarakat di Aceh justru belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Kami mempertanyakan, mengapa Aceh terkesan luput dari perhatian? Padahal berbagai dugaan korupsi sudah lama menjadi sorotan publik. Jangan sampai muncul anggapan bahwa Aceh dibiarkan begitu saja," ujar Fauzan.

Ia menegaskan seluruh masyarakat Aceh menginginkan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Apabila terdapat dugaan pelanggaran serta bukti awal yang cukup, penegakan hukum harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada perlakuan berbeda.

"Kalau memang ada dugaan korupsi dan bukti awalnya cukup, maka harus diproses sesuai hukum. Jangan ada perlakuan berbeda. Masyarakat Aceh berhak mendapatkan keadilan yang sama persis seperti masyarakat di daerah lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzan mengingatkan bahwa anggaran operasional KPK bersumber dari pajak seluruh masyarakat, termasuk hasil kekayaan alam yang ada di Aceh. Oleh sebab itu, lembaga tersebut tidak boleh menutup mata terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di daerah ini dan wajib menunjukkan keberpihakan nyata dalam menjaga amanah uang rakyat.

"Karena itu, kami berharap KPK bekerja maksimal di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Jangan sampai ada kesan pemberantasan korupsi hanya kuat di daerah tertentu, sementara Aceh justru kurang mendapat perhatian," imbuhnya.

Di akhir pernyataan, Fauzan menekankan penegakan hukum yang konsisten dan adil merupakan kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat. "Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Maka dari itu, masyarakat Aceh juga berhak merasakan penegakan hukum yang setara dan adil sebagaimana dirasakan saudara-saudara kita di daerah lainnya," demikian Ketua SAPA, Fauzan Adami. (id73)