Kisruh KPID Sumut: PKB dan NasDem Walk Out, Kepentingan Politik Dinilai Mengalahkan Kepentingan Publik

MEDAN (Waspada.id): Pergantian anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara berakhir kisruh. Fraksi PKB dan NasDem melakukan walk out dari proses uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Sumut sebagai protes atas arah proses yang dinilai dipaksakan demi kepentingan partai dan Pemerintah Provinsi, bukan kepentingan masyarakat luas.

Kinerja KPID periode sebelumnya dinilai cukup baik dan layak dipertahankan. Namun proses pergantian justru terkotak-kotak oleh kepentingan sempit partai politik di DPRD maupun lingkungan Gubernur. Alih-alih mengutamakan pertimbangan matang dan uji kelayakan yang objektif, muncul upaya memaksakan calon tertentu duduk di lembaga tersebut.

"KPID bukan milik partai atau Gubernur. Lembaga ini mengemban amanah masyarakat Sumatera Utara," tegas Ketua Politik Monitoring Hukum Sumut, Gandi Parapat. "DPRD dan Gubernur justru harus mundur selangkah, menjaga kedamaian, dan mengutamakan siapa yang paling kompeten — bukan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan."

Gandi Parapat meminta Gubernur Sumatera Utara tidak menerbitkan Surat Keputusan pelantikan secara terburu-buru atau berdasarkan penilaian yang sembrono. Masih tersedia waktu untuk mengkaji ulang siapa-siapa yang benar-benar layak mendapat kepercayaan masyarakat.

"Jangan sampai pelantikan KPID menjadi bukti bahwa kepentingan kekuasaan lebih diutamakan daripada kualitas pengawasan penyiaran demi kepentingan publik," tandasnya. (wsp.id)