Kita Merdeka dari Apa?Kita Merdeka dari Apa?KitaMerdekadariApa?

Bertumpuk-tumpuk emas batangan, berpintal-pital mata uang asing dugaan hasil korupsi di rumah Febrie, itukah arti kemerdekaan di republik ini?

DELAPAN PULUH SATU TAHUN lalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Merah putih dikibarkan, kolonialisme diusir, dan bangsa ini menyatakan diri berdiri di atas kaki sendiri.

Tapi setelah 81 tahun, pertanyaan itu kembali meggurita: kita sebenarnya merdeka dari apa?

Kita memang tidak lagi dijajah Belanda atau Jepang. Tidak ada tentara asing yang berdiri di depan rumah memungut upeti. Tetapi bentuk penjajahan bisa berubah wajah dan kelakuan. Hari ini ia bisa datang lewat harga pangan, beban pajak, ketimpangan, ketidakadilan, korupsi dan penguasaan sumber daya alam.

Rakyat membayar pajak dengan “keringat darah”. Negara memungutnya dengan aturan. Tetapi sebagian uang publik justru dirasuah oleh koruptor. Indeks Persepsi Korupsi Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat 109 dari 182 negara. Angka itu seperti cermin yang enggan kita tatap terlalu lama.

Di satu sisi, rakyat diminta patuh membayar pajak. Di sisi lain, berita tentang pejabat yang tersangkut perkara korupsi terus membanjiri kanal media. Rakyat disuruh berhemat, sementara sebagian pejabat hura-hura, berpesta pora, mempertontonkan hedonisme. Di sinilah paradoks kemerdekaan terasa paling menyakitkan: rakyat dipaksa disiplin ketika negara tak disiplin mengurus uang rakyat.

Lihat ke Timur. Nikel dikeruk dari perut bumi dalam skala raksasa. Produksi Indonesia melonjak dari 780 ribu ton pada 2020 menjadi sekitar 2,3 juta ton pada 2024. Indonesia kini menyumbang lebih dari separuh produksi nikel dunia.

Hilirisasi disebut jalan menuju kemakmuran. Tetapi pertanyaannya: seberapa jauh kemakmuran itu sampai ke halaman rumah rakyat?

Bertumpuk-tumpuk emas batangan, berpintal-pital mata uang asing dugaan hasil korupsi di rumah Febrie, itukah arti kemerdekaan di republik ini?

Di sejumlah wilayah Sulawesi, kemiskinan memang menurun, tetapi belum lenyap. Sulawesi Tenggara, misalnya, masih mencatat 10,14 persen penduduk miskin pada September 2025. Di Papua, angkanya 17,82 persen.

Lalu ada Aceh. Minyak dan gas pernah menjadi urat nadi ekonomi daerah. Sumber daya alam terus dieksploitasi atas nama kepentingan nasional. Tetapi pada September 2025, kemiskinan Aceh masih 12,22 persen—tertinggi di Sumatera. Sekitar 703 ribu orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Beginilah kontras republik sumber daya: perut bumi kaya, tetapi dapur rakyat belum tentu mengepul; ekonominya kembang kempis.

Presiden Prabowo Subianto pernah sesumbar penuh retorika, “Kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab.” Kalimat itu menggelegar ketika diucapkan di depan mata kamera jurnalis. Tetapi di media sosial, janji presiden itu justru dijadikan bahan olok-olok oleh netizen di tengah realita rakyat masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok, pekerjaan dan biaya hidup yang meroket.

Ironinya, ekonomi nasional sendiri tidak berjalan baik. Rupiah pernah menyentuh Rp17.670 per dolar pada Mei 2026. Pada Juni, inflasi tahunan mencapai 3,34 persen, sementara Indonesia mencatat defisit perdagangan untuk kedua kalinya secara beruntun pada Juni.

Maka pada 17 Agustus tahun ini, jangan hanya bertanya apakah kita sudah merdeka.

Tanyakan lebih dalam: siapa sesungguhnya yang menikmati kemerdekaan itu?

Sebab kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah. Kemerdekaan adalah ketika rakyat tidak takut ditindas oleh aparat negara, tidak takut kehilangan pekerjaan, tidak tercekat oleh pajak, tidak lapar karena harga pangan, tidak miskin di atas tanah yang kaya, dan tidak merasa uang negaranya lebih dahulu menjadi milik segelintir orang.

Indonesia boleh merayakan 81 tahun kemerdekaan.

Tetapi republik ini belum boleh—bahkan masih jauh panggang dari api—berpuas diri.

Sebab penjajahan paling berbahaya bukan lagi yang datang dengan senapan. Ia datang diam-diam, memakai jas, membawa stempel hukum, mengatasnamakan pembangunan—lalu pulang menggarong kekayaan negeri. Pertanyaannya: Kita sebenarnya merdeka dari apa? Yang pasti, bukan dari orang-orang seperti Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus, itu!