Klaim Keberhasilan Ekonomi PRSU Layak DipertanyakanKlaim Keberhasilan Ekonomi PRSU Layak DipertanyakanKlaimKeberhasilanEkonomiPRSULayakDipertanyakan

MEDAN (Waspada.id): Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Ferry Indra menyampaikan bahwa total kunjungan PRSU 2026 mencapai 161.309 orang, atau hanya sekitar 54 persen dari target 300.000 pengunjung yang telah diproyeksikan.

"Fakta ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak tercapai dan mencerminkan adanya kegagalan dalam proses perencanaan penyelenggaraan," sebut pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda, Senin (3/8/2026).

Ia mengatakan, target bukan sekadar angka, melainkan indikator yang disusun berdasarkan perhitungan, strategi, dan analisis.

Ketika realisasinya hanya mencapai separuh dari yang diproyeksikan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa panitia pelaksana gagal membaca kondisi riil masyarakat, gagal mengantisipasi berbagai kendala sejak awal, serta tidak mampu melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara cepat selama penyelenggaraan berlangsung.

"Dalih panitia yang menggeser ukuran keberhasilan dari aspek kuantitas pengunjung menjadi kualitas penyelenggaraan justru menimbulkan kontradiksi," ujarnya.

PRSU sejak awal diposisikan sebagai ajang promosi produk unggulan daerah dan pemberdayaan UMKM. Namun, klaim tersebut sulit diterima ketika praktik di lapangan justru diwarnai tingginya harga tiket masuk yang memicu rendahnya tingkat kunjungan masyarakat.

Semakin sedikit pengunjung yang hadir, semakin kecil pula peluang produk UMKM dikenal, dipasarkan, dan menghasilkan transaksi.

Karena itu, panitia tidak seharusnya mengalihkan fokus pembahasan kepada narasi "kualitas penyelenggaraan" tanpa terlebih dahulu menjawab persoalan utama yang menjadi sorotan publik, yakni mahalnya harga tiket, rendahnya jumlah pengunjung, dan dampaknya terhadap efektivitas PRSU sebagai sarana promosi ekonomi daerah.

Lebih jauh, panitia juga mengklaim bahwa selama penyelenggaraan PRSU terjadi perputaran uang sebesar Rp50 miliar sebagai indikator keberhasilan ekonomi.

"Akan tetapi, klaim tersebut tidak disertai penjelasan mengenai metodologi perhitungan maupun rincian sumber transaksi yang menjadi dasar angka tersebut," ungkapnya.

Elfenda menegaskan, publik berhak mengetahui apakah nilai Rp50 miliar itu berasal dari transaksi riil antara pelaku usaha dengan konsumen, dari nilai kontrak bisnis yang berhasil dibangun, atau justru lebih banyak berasal dari penerimaan panitia seperti sewa stan, biaya partisipasi, dan sumber pendapatan lainnya.

"Tanpa keterbukaan data, klaim tersebut sulit diverifikasi dan berpotensi menjadi sekadar angka yang digunakan untuk membangun persepsi keberhasilan," ucapnya.

Lebih penting lagi, dari dampak ekonomi yang ditinggalkan setelah kegiatan berakhir. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah para pelaku UMKM benar-benar memperoleh keuntungan yang signifikan, apakah terjadi peningkatan omzet yang terukur, apakah lahir kontrak dagang baru, atau apakah kegiatan tersebut berhasil menarik investasi yang berkelanjutan bagi Sumatera Utara.

"Selama indikator-indikator tersebut tidak disampaikan secara terbuka, maka klaim mengenai keberhasilan ekonomi PRSU layak untuk dipertanyakan," jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Wakil Gubernur menyatakan bahwa PRSU merupakan instrumen untuk mendorong investasi, memperkuat UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pernyataan tersebut tentu merupakan harapan yang baik, namun hingga penyelenggaraan berakhir belum diikuti dengan indikator yang konkret mengenai realisasi investasi, peningkatan omzet UMKM, penciptaan peluang usaha baru, maupun dampak ekonomi jangka panjang yang dapat diukur secara objektif.

Karena itu, lanjut Elfenda, klaim tersebut lebih tepat dipandang sebagai target normatif daripada capaian yang telah terbukti.

Seharusnya Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak harus menunggu hingga PRSU berakhir untuk melakukan evaluasi. Sejak minggu pertama pelaksanaan, berbagai kritik dan masukan masyarakat mengenai mahalnya harga tiket, rendahnya tingkat kunjungan, dan berbagai persoalan teknis telah ramai disampaikan melalui berbagai media.

Sayangnya, masukan tersebut tidak direspons secara serius melalui langkah-langkah korektif yang nyata.

Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul sejak awal terus berlanjut hingga penutupan acara dan pada akhirnya bermuara pada kegagalan mencapai target pengunjung yang telah ditetapkan sendiri oleh panitia.

Kondisi ini menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan sebuah even berskala provinsi tidak cukup dibangun dengan narasi optimistis, tetapi harus ditopang oleh perencanaan yang matang, evaluasi yang responsif, keterbukaan data, serta keberanian gubsu melakukan koreksi kebijakan ketika pelaksanaan tidak berjalan sesuai rencana, demikian Elfenda Ananda, pendiri perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) ini.(id96)