KNPI Sumut Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Di BBPJN

MEDAN (Waspada.id): Pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) mendapat perhatian Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumut. KNPI mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendesak agar pengusutan perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh hingga tuntas.

Penanganan perkara ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan nasional berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

Sekjend DPD KNPI Sumut, Muhammad Tarmizi yang juga Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) berharap KPK mengusut perkara tersebut secara tuntas, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.

“Dengan ditetapkannya 8 pejabat teras di BBPJN sebagai tersangka, kami mengapresiasi KPK yang menindak dugaan korupsi di lingkungan BBPJN Sumatera Utara. Jalan merupakan infrastruktur vital bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran pembangunan harus benar-benar digunakan untuk menghasilkan jalan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Tarmizi

Menurut KNPI Sumut, dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan kepentingan publik.

Apabila anggaran dan pelaksanaan proyek tidak dikelola dengan baik, masyarakat berisiko menanggung dampaknya melalui kualitas jalan yang tidak optimal, biaya transportasi yang meningkat, meningkatkan resiko kecelakaan, serta terganggunya aktivitas ekonomi.

KNPI Sumut mendorong dugaan korupsi di BBPJN menjadi momentum dalam memberantas Korupsi pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara dan menjadi evaluasi secara besar-besaran bagi pejabat BBPJN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Muhammad Tarmizi menegaskan apabila prinsip semangat pemberantasan korupsi yang sudah diperintahkan oleh Presiden tetap tidak dilaksanakan oleh BBPJN Sumut, maka KNPI akan menurunkan berbagai elemen pemuda untuk bergerak bersama menyampaikan aspirasi langsung ke kantor BBPJN Sumut.

“Prinsip kami jelas, korupsi harus diberantas, jalan rusak harus diperbaiki, dan uang negara harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Kami mendukung langkah KPK dalam penegakan hukum serta mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. Menerapkan prinsip yang Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjadi harga mati yang harus dilaksanakan oleh BBPJN.” Tutup Sekjend DPD KNPI Sumatera Utara. (id142)