Koalisi Masyarakat Sipil Kibarkan Bendera Putih, Desak Pusat Tetapkan Bencana Sumatra Sebagai Bencana NasionalKoalisi Masyarakat Sipil Kibarkan Bendera Putih, Desak Pusat Tetapkan Bencana Sumatra Sebagai Bencana NasionalKoalisiMasyarakatSipilKibarkanBenderaPutih,DesakPusatTetapkanBencanaSumatraSebagaiBencanaNasional

BANDA ACEH (Waspada.id): Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Aceh menggelar aksi unjuk rasa dengan mengibarkan bendera putih di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (14/8).

Aksi tersebut diselenggarakan untuk mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.

Koordinator aksi, Rahmat Maulidin, menyampaikan dalam orasinya bahwa bencana ekologis di wilayah Aceh maupun Sumatera belum berakhir dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Dalam sebulan terakhir, banjir kembali melanda sejumlah daerah seperti Gayo Lues, Aceh Utara, dan baru saja terjadi di Aceh Barat. Kondisi serupa juga dialami oleh provinsi tetangga, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Klaim pemerintah yang menyatakan telah melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah hal yang tidak benar. Hampir sembilan bulan berlalu sejak bencana pertama terjadi, namun penanganan berjalan sangat lambat. Pembersihan lumpur belum dilakukan secara maksimal, sungai-sungai masih dangkal, serta sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi utama masyarakat sama sekali belum tertangani dengan baik," tegas Rahmat.

Ia menambahkan, persoalan yang dihadapi korban tidak berhenti di situ. Kesulitan mendapatkan air bersih masih dirasakan hingga kini. Hunian sementara yang disediakan pun seadanya, sementara hunian tetap dan lokasi relokasi belum memiliki kejelasan yang pasti kepada korban bencana.

"Fasilitas sekolah masih banyak yang beroperasi di tenda darurat, sementara akses jalan dan jembatan sebagai jalur pendukung ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kondisinya masih dalam status darurat," ujar Maulidin lagi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan penetapan status bencana nasional atas bencana ekologis Aceh dan Sumatera. Koalisi juga meminta percepatan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi, disertai kebijakan anggaran yang transparan dengan jelas.

Ketidakpastian dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali dinilai hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat yang sudah lama terdampak. Menurut Rahmat, pemulihan bukan sekadar membangun kembali apa yang telah rusak dihantam banjir, melainkan mengembalikan hak hak masyarakat untuk hidup aman, memiliki tempat tinggal dengan layak, serta lingkungan yang sehat dan terlindungi.

"Kami akan terus mengawal seluruh proses penanganan dan pemulihan bencana ekologis Aceh dan Sumatera, serta memastikan suara masyarakat korban bencana tidak hilang begitu saja," tegas Rahmat Maulidin di hadapan massa aksi. (id73)