Kojira Himpun 1.100 Ojol di Sumut dan Siap Melebarkan Sayap NasionalKojira Himpun 1.100 Ojol di Sumut dan Siap Melebarkan Sayap NasionalKojiraHimpun1.100OjoldiSumutdanSiapMelebarkanSayapNasional

​MEDAN, Waspada.id); Belum Setahun sejak dideklarasikan pada 15 Desember 2025, Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) menunjukkan eksistensi yang masif. Wadah perjuangan para pengemudi ojek online (ojol) lintas aplikator ini kini resmi mengayomi 1.100 anggota yang terhimpun dari 33 komunitas dan satu aliansi di Sumatera Utara.

​Kepastian perluasan jaringan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Kojira, Rudi Zulham Hasibuan, dalam keterangan resminya di Medan, Jumat (14/8/2026). Rudi mendampingi jajaran pengurus pusat, antara lain Sekretaris Selwa Kumar, Bendahara Hamidah, serta para Wakil Ketua Umum: Thomas Saputra (Waketum I), Zahril Telaumbanua (Waketum II), dan Tanti Imelda Sari Comilo (Waketum III).

​Dalam keterangannya, Rudi menegaskan bahwa pesatnya perkembangan Kojira tidak terlepas dari pengayoman dan arahan Ketua Dewan Pembina Kojira, Meriyawati Amelia Prasetio (Ayin), yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD Gerindra Sumatera Utara. Rudi menegasjan, Kojira hadir bukan untuk meleburkan atau menghapus identitas komunitas yang sudah ada, melainkan menjadi payung bersama.

"Kami merangkul seluruh entitas ojol tanpa memandang dari mana perusahaan aplikatornya berasal. Dari awal hanya 14 komunitas, kini sudah berkembang menjadi 33 komunitas dan satu aliansi," ujar Rudi Zulham Hasibuan.

​Rudi menjelaskan, setelah menerima Surat Keputusan (SK) resmi pada 1 Agustus 2026, DPP Kojira yang kini diperkuat oleh 210 pengurus dalam 22 bidang kerja, siap membawa misi ini ke level yang lebih luas. Kojira tidak hanya diproyeksikan untuk kabupaten/kota di Sumatera Utara, melainkan siap dikembangkan ke seluruh penjuru Indonesia.

Ditegaskan Rudi, pintu keanggotaan Kojira terbuka lebar bagi seluruh komunitas maupun individu pengemudi ojol yang ingin bergabung dan berjuang bersama meningkatkan kesejahteraan keluarga.

​Lebih dari sekadar wadah berkumpul, Kojira memosisikan diri sebagai sarana diplomasi dan jembatan aspirasi mitra driver kepada pemerintah dan perusahaan aplikasi. Salah satu isu yang kini disoroti Kojira adalah implementasi regulasi potongan aplikasi.

​Meskipun apresiasi diberikan atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui regulasi yang menekan batas potongan mitra menjadi 8 persen, praktik di lapangan justru menyimpan beban baru bagi pengemudi.

​"Secara teori, potongan 8 persen itu kabar gembira. Namun dalam praktiknya, penurunan ini diiringi kenaikan biaya aplikasi (fee application) yang melonjak tajam dari yang dulunya Rp2.000 menjadi Rp6.000 hingga Rp8.000. Akibatnya, pendapatan bersih teman-teman ojol justru merosot," tegas Zahril.

​Ia juga menambahkan bahwa kebijakan 8 persen tersebut belum berlaku menyeluruh, melainkan baru diterapkan pada layanan pengantaran penumpang dan belum menyentuh layanan pengantaran makanan.

Selain isu tarif, Kojira mendorong aplikator agar tidak melakukan pemutusan hubungan mitra (PM) secara sepihak dan semena-mena.

​Tak hanya bersuara keras dalam advokasi, Kojira berupaya membangun kemandirian ekonomi anggotanya melalui pelatihan UMKM dan pembentukan Koperasi Cakra.

Koperasi simpan pinjam ini dirancang khusus untuk membebaskan mitra dari jerat finansial yang kerap menimpa pekerja informal. Hingga saat ini, sebanyak 259 anggota Kojira telah resmi bergabung menjadi anggota koperasi.

​Melengkapi pernyataan Ketua Umum, Bendahara DPP Kojira, Hamidah, berpesan agar seluruh jajaran pengurus dan anggota tetap menjaga soliditas di tengah dinamika lapangan.

​"Jangan ada perselisihan di antara kita. Apapun warnanya, apapun aplikasinya, kita adalah satu keluarga besar. Tetap kompak, saling mendukung, dan saling menjaga di jalan," tutur Hamidah. (id12)