Kolam Ikan di Sanggapati: TKD Tambahan Jadi Modal Bangkit Pascabencana

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Di perbukitan Desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur, deretan kolam budi daya ikan berkilau di bawah sinar matahari. Bagi 12 warga yang tergabung dalam Kelompok Pembudi Daya Ikan Maju Jaya, kolam-kolam ini bukan sekadar sarana produksi — melainkan awal mula kehidupan yang bangkit kembali pascabencana, berkat dukungan TKD Tambahan.

Kepala Desa Sanggapati, Sulaiman Sinaga (50), menatap ikan nila yang berenang di kolam dengan senyum lega. “Alhamdulillah, ikan nila di sini tumbuh sangat baik. Ada yang mencapai 2–3 kilogram per ekor. Bantuan ini benar-benar menolong kami yang sempat terdampak bencana untuk bangkit berdiri kembali,” ucapnya tulus, Rabu (4/11/2026).

TKD Tambahan adalah dana transfer pemerintah pusat kepada daerah yang dialokasikan secara khusus untuk mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk pemulihan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Di Tapanuli Selatan, alokasi TKD Tambahan untuk sektor perikanan digunakan untuk memberikan bantuan sarana produksi langsung kepada warga — sehingga pemulihan tidak hanya berhenti pada pembangunan hunian, tetapi juga mengembalikan kemampuan warga untuk bekerja dan berpenghasilan secara mandiri.

Sementara bantuan yang disalurkan melalui TKD Tambahan di Desa Sanggapati terlihat nyata: benih ikan senilai Rp19 juta dan pakan ikan seberat 2,7 ton senilai Rp54 juta. Dari 15.000 benih yang ditebar pada Mei 2026 di 15 kolam yang beroperasi, 9.000 ekor adalah ikan nila dan 6.000 ekor ikan mas. Perkembangannya dinilai sangat memuaskan, meski sekitar 2.000 ekor mati pada awal penebaran — masih dalam batas wajar pembudidayaan.

Kabar gembira lainnya: hasil panen mereka sudah memiliki pasar yang jelas. Kelompok Maju Jaya telah menandatangani kerja sama dengan tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tapanuli Selatan untuk memasok ikan bagi Program Makan Bergizi Gratis. Dengan harga pembelian Rp38.000 per kilogram dan penyerapan hingga 300 kilogram sekali kirim, para pembudi daya tak lagi cemas mencari pembeli.

“Saat ini yang kami butuhkan hanyalah alat oksigen saat panen nanti. Semoga ke depannya kami bisa mandiri, menambah kolam sendiri dari hasil usaha ini,” harap Sulaiman.

Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan, Saiful AP Nasution, menjelaskan bahwa TKD Tambahan bukan sekadar pemberian bantuan — melainkan investasi pemulihan jangka panjang. “Sebagian anggaran TKD sebesar Rp10 miliar sempat disesuaikan karena beberapa lokasi hunian tetap belum siap atau belum memiliki sumber air memadai. Dana yang dialihkan kemudian dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana Balai Benih Ikan dan prasarana perikanan lainnya agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan,” jelas Saiful.

Pendampingan rutin juga terus dilakukan Nopri Bangun Harahap dari Balai Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan Medan, memastikan setiap warga mampu mengelola kolamnya secara mandiri. Di Desa Sanggapati, terbukti bahwa dengan dukungan yang tepat — pemulihan pascabencana bisa dimulai dari sebuah kolam ikan yang sederhana.

Negara Hadir

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan terus berjalan melalui berbagai upaya pemulihan, termasuk pengembangan sektor perikanan budi daya untuk mengembalikan sumber penghidupan masyarakat terdampak. Kehadiran negara diwujudkan melalui dukungan TKD tambahan, penyediaan kolam, benih ikan, pakan, pendampingan penyuluh, hingga pembukaan akses pemasaran agar masyarakat dapat kembali produktif dan mandiri secara ekonomi.

Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras memastikan program pemulihan terlaksana sesuai kebutuhan di lapangan, sekaligus mengatasi berbagai kendala infrastruktur dan keterbatasan sarana produksi. Upaya ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh perikanan, dan kelompok masyarakat dalam mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta membangun Tapanuli Selatan agar bangkit lebih kuat setelah bencana.

Background dan Data

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menjelaskan, penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah warga, tetapi juga pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat. Bencana pada 2025 menyebabkan sebagian warga kehilangan tempat tinggal sekaligus pekerjaan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendorong Gerakan 1.000 Kolam sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi sekaligus penguatan ketahanan pangan. Program tersebut dilengkapi penyediaan kolam, benih, pakan, pendampingan penyuluh perikanan, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga nol persen, serta pembukaan akses pasar melalui BUMD dan Program Makan Bergizi Gratis.

Gus menjelaskan, pelaksanaan bantuan budi daya ikan harus disesuaikan dengan kesiapan lokasi. Sejumlah hunian tetap yang telah selesai dibangun belum dapat menerima bantuan kolam bundar karena keterbatasan sumber air. Sementara itu, beberapa lokasi lainnya belum siap karena pembangunan hunian tetap belum dimulai. Alokasi anggaran kemudian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga memastikan pemanfaatan TKD tambahan sebesar Rp255 miliar untuk penanganan dampak bencana, baik sektor ekonomi maupun infrastruktur. Perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dilakukan secara bertahap untuk memulihkan aktivitas masyarakat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto menyampaikan, sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum terus diperbaiki dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang terbagi dalam beberapa sektor. Apri memerinci, untuk sektor sumber daya air, Kementerian PU memperbaiki 25 daerah irigasi. Sebanyak 17 di antaranya sedang ditangani dengan perkembangan rata-rata sebesar 15 persen per 25 Oktober 2026. Sisanya sekitar delapan irigasi dalam proses lelang.

Pihaknya turut menangani 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejauh ini, perkembangannya mencapai 19,19 persen. “Ini 33 sungai ini juga akan kami tangani semua,” tandas Apri.

Hunian sementara turut menjadi salah satu objek pembangunan di sektor prasarana strategis. Per 25 Oktober 2026, sebanyak 1.794 unit hunian sementara untuk korban bencana selesai dibangun. Sementara sisanya, sebanyak 120 unit, masih berproses. “Sisa 120 unit di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang masih berproses dengan progres sekitar 97,41 persen,” imbuh Apri.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan, pihaknya menjalankan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan pada 2026.

Program tersebut mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba, serta bantuan ekskavator, peralatan perebusan garam, sarana pengolahan, dan kotak pendingin (cool box). Kementerian KP juga memberikan bantuan berupa mesin dan kapal penangkap ikan serta alat penangkap ikan.

Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada berbagai kelompok usaha, meliputi 2.742 nelayan, 16.023 pembudidaya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam. Kerusakan turut terjadi pada 2.041 sarana penangkapan ikan, 31.248 hektare lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukung, serta 2.053 unit keramba. Kawasan tambak garam di enam kabupaten/kota juga masuk dalam wilayah terdampak.

Untuk mendukung nelayan agar dapat kembali melaut, KKP telah memberikan bantuan 129 unit mesin kapal penangkap ikan dan 302 paket alat penangkapan ikan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari pemulihan sarana usaha yang dibutuhkan nelayan untuk kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Pada usaha pengolahan hasil perikanan, KKP menyalurkan 366 unit coolbox dan paket peralatan pengolahan. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung penanganan hasil perikanan dan membantu pelaku usaha kembali menjalankan kegiatan produksinya.

Di sektor garam, KKP merehabilitasi 506 dapur perebusan garam yang tersebar di lima kabupaten di Aceh. Untuk mendukung percepatan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, KKP juga memanfaatkan 12 unit ekskavator di wilayah terdampak.

Rangkaian upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana. KKP terus mendorong agar sarana usaha yang terdampak dapat kembali berfungsi dan masyarakat kelautan dan perikanan dapat melanjutkan kegiatan ekonominya secara berkelanjutan.

Pada 2026, KKP mengalokasikan anggaran Rp371,8 miliar untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di tiga provinsi tersebut. Pemulihan akan berlanjut secara bertahap hingga 2028, mencakup rehabilitasi tambak, keramba, armada perikanan, sarana pengolahan, dan fasilitas penggaraman.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengungkapkan, sekitar Rp9 triliun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum dapat dikerjakan pada 2026. Anggaran tersebut diusulkan untuk digeser ke tahun anggaran 2027 karena waktu pelaksanaan kegiatan yang tersisa pada tahun ini relatif terbatas.

Tito menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun rencana induk pemulihan selama tiga tahun dengan total anggaran Rp100,1 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran yang disetujui untuk 2026 mencapai Rp39 triliun.

“Rp39 triliun yang yang dialokasikan berdasarkan direktif Presiden, kementerian lembaga mengajukan kepada Menteri Keuangan. Dan di-approve totalnya lebih kurang hampir Rp30 triliun. Ada Rp9 triliun lagi yang tidak bisa dikerjakan karena waktunya pendek,” tandasnya.

Kesenjangan anggaran tersebut, antara lain berkaitan dengan kebutuhan pemulihan sekolah, tambak, perikanan, dan sawah yang terdampak bencana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), lanjut Tito, mengajukan anggaran lebih dari Rp4 triliun. Namun, anggaran yang disetujui hanya sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun.

Selain sektor pendidikan, kebutuhan anggaran juga terdapat pada sektor tambak dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran Rp1,5 triliun, tetapi baru sekitar Rp113 miliar yang disetujui.

Renduk

Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana tidak hanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, tetapi juga dengan menghidupkan kembali kegiatan produktif warga. Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pemerintah mengarahkan penyaluran bantuan sarana produksi bagi pembudidaya ikan. Kebijakan ini menjadi bagian dari pemulihan ekonomi dini agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha budi daya dan memulihkan mata pencahariannya. Di Sumatera Utara, rencana aksi tersebut mencakup bantuan sarana produksi kelautan dan perikanan di 13 kabupaten/kota.

Renduk juga menempatkan pemulihan ekonomi masyarakat sebagai salah satu fokus rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan sarana produksi diarahkan untuk menghidupkan kembali kegiatan produktif masyarakat dan membantu memulihkan sumber penghasilan yang terganggu akibat bencana.