Kominfo Sumut Minta OPD Tinggalkan Publikasi Seremonial, Utamakan Manfaat bagi Warga

MEDAN (Waspada.id) – Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi penyampaian informasi publik sekaligus mengubah pola publikasi pemerintah agar lebih komunikatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan Teknis Pengelolaan Media Sosial bagi Perangkat Daerah di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan, Selasa (27/10/2026).

Pelatihan bertema “Seni Mengemas Kebijakan: Mengubah Bahasa Birokrasi menjadi Bahasa Publik” tersebut menekankan pentingnya penyampaian informasi yang mudah dipahami, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Erwin mengatakan, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan informasi pembangunan dan program pemerintah. Penyampaian informasi secara terpadu juga diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik serta mengurangi kesimpangsiuran informasi.

Menurutnya, pengelola informasi pemerintah harus mampu menerjemahkan istilah birokrasi yang kaku dan teknis menjadi narasi yang komunikatif, ramah, dan persuasif.

Pegiat media sosial Toga Nainggolan yang menjadi narasumber mengatakan, publikasi pemerintah masih kerap berfokus pada kegiatan seremonial, bukan manfaat konkret yang dapat diterima masyarakat.

Ia mencontohkan, publikasi pembukaan gerai pajak sebaiknya menonjolkan kemudahan layanan yang diperoleh warga, seperti tidak perlu mengantre panjang untuk membayar pajak.

Toga menilai perubahan sudut pandang tersebut penting agar informasi pemerintah tidak sekadar melaporkan kegiatan, tetapi juga menjelaskan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.

Melalui pelatihan tersebut, pengelola media sosial perangkat daerah diharapkan semakin terampil mengemas kebijakan dan program pemerintah menjadi informasi yang menarik, sederhana, dan mudah dipahami publik. (Diskominfo Sumut)