Komisi 4 Minta SDABMBK Fokus Tangani Banjir, Proyek Dimulai Awal Tahun

MEDAN (Waspada.id): Komisi 4 DPRD Medan meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memprioritaskan penanganan banjir dan genangan, termasuk mempercepat normalisasi drainase dan sungai di berbagai kawasan Kota Medan.

Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, mengatakan persoalan banjir masih menjadi masalah serius karena hujan dalam waktu singkat kerap menyebabkan genangan hingga masuk ke rumah warga.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat evaluasi triwulan II dengan Dinas SDABMBK di ruang Komisi 4 DPRD Medan, Senin (21/9).

Paul menegaskan, normalisasi parit dan sungai harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Termasuk saluran yang telah menggunakan U-Ditch, yang perlu dibersihkan secara rutin agar tidak tersumbat sedimentasi.

“Parit harus dinormalisasi. Begitu juga yang sudah terpasang U-Ditch harus rutin dibersihkan agar sedimentasi tidak menghambat aliran air,” ujar Paul.

Menurutnya, Dinas SDABMBK perlu memetakan titik-titik sumber persoalan banjir sekaligus menyusun tahapan penanganan yang jelas. Meski tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, progres penanganannya harus terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

“Solusinya tidak semudah membalikkan tangan. Harus ada perencanaan terukur dan tahapan. Lima tahun ke depan harus terlihat penyelesaiannya,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Paul juga meminta SDABMBK memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II serta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri.

Proyek Jangan Akhir Tahun

Selain banjir, Komisi 4 meminta pelaksanaan proyek infrastruktur tidak lagi menumpuk pada akhir tahun. Paul bersama Lailatul Badri dan Renville P Napitupulu mendorong proses tender dilakukan lebih awal sehingga pekerjaan dapat dimulai sejak awal atau pertengahan tahun.

Menurut Paul, pengerjaan yang dikebut menjelang akhir tahun berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan. Sebaliknya, pekerjaan yang dimulai lebih awal memberikan waktu yang cukup bagi kontraktor menyelesaikan proyek sekaligus mengurangi potensi sisa anggaran (Silpa).

“Kalau dikerjakan awal atau pertengahan tahun, mutu proyek akan lebih berkualitas dan terhindar dari Silpa,” katanya.

Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi menyambut baik masukan tersebut. Dia mengatakan, pihaknya akan mengupayakan proses lelang proyek 2027 dapat dimulai lebih awal, bahkan ditargetkan Februari.

“Untuk pemasangan U-Ditch juga kami berkomitmen mengerjakannya lebih awal. Masukan dan saran dewan akan menjadi kajian teknis kami,” kata Khairul.

Terkait Silpa, Khairul menegaskan pihaknya akan terus berupaya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai target sehingga sisa anggaran dapat diminimalkan. (wsp.id)