Komisi III DPRD Madina Gelar RDP Sorikmas Mining, Produksi Dijadwalkan Awal Desember 2027Komisi III DPRD Madina Gelar RDP Sorikmas Mining, Produksi Dijadwalkan Awal Desember 2027KomisiIIIDPRDMadinaGelarRDPSorikmasMining,ProduksiDijadwalkanAwalDesember2027

PANYABUNGAN (Waspada.id): Komisi III DPRD Kabupaten Mandailing Natal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Sorikmas Mining, Senin (20/7/2026).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Madina Teguh W Hasahatan menyampaikan, meski izin konsesi telah diberikan sejak 27 tahun lalu, perusahaan tambang emas ini baru menargetkan mulai berproduksi awal Desember 2027.

"Kami akan awasi perjalanannya. Agak miris mendengarnya, hampir 27 tahun izin konsesi sudah diberikan namun belum berproduksi hingga hari ini. Namun menurut keterangan pihak perusahaan, produksi baru akan dimulai pada awal Desember 2027," ujar Teguh usai rapat.

Ia menjelaskan salah satu kendala utama yang menghambat operasional adalah belum terbitnya rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara terkait pembangunan jalan dan jembatan menuju lokasi penambangan, yang melintasi kawasan hutan. Meskipun belum berproduksi, Teguh menegaskan perusahaan tetap menunaikan kewajiban pembayaran pajak dan lainnya.

"Kami berharap produksi bisa berjalan lebih cepat agar daerah mendapatkan dana bagi hasil untuk percepatan pembangunan, serta memunculkan efek berganda bagi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah konsesi," tambahnya.

Sementara itu, Manager External Relation PT Sorikmas Mining Ade Hendy menjelaskan pihaknya telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara pada 21 November 2025 lalu. Konstruksi tahap satu direncanakan dimulai kuartal I 2026, meliputi pembangunan jembatan Tanjung Sialang dan pembukaan jalan akses. Produksi perdana dijadwalkan berlangsung kuartal IV 2027 setelah seluruh perizinan pengeboran lengkap.

Disebutkan pula, selama periode 1999–2025 perusahaan telah menanamkan investasi sebesar Rp2,2 triliun dan berkontribusi Rp229 miliar kepada negara melalui pajak serta penerimaan bukan pajak. Perusahaan juga menjalankan program pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan infrastruktur.

"Kami berterima kasih atas peringatan dari Bupati Mandailing Natal, dan berharap pihak pusat dapat segera menindaklanjuti perizinan yang kami butuhkan," tutup Ade Hendy.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III Teguh W Hasahatan, dihadiri Ketua Komisi III Bahran Saleh Daulay, serta anggota Zubaidah Nasution, Khairul Anwar, Soripada Lubis, dan Rivaldi.(Id100)