Komisi IV DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pengumpulan Data Ancaman Dan Dampak El NinoKomisi IV DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pengumpulan Data Ancaman Dan Dampak El NinoKomisiIVDPRDorongBNPBOrkestrasiPengumpulanDataAncamanDanDampakElNino

JAKARTA (Waspada.id): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendorong pemerintah, menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengorkestasi pengumpulan data ancaman dan potensi dampak yang akan menyertai fenomena El Nino, beriringan dengan musim kemarau tahun 2026 ini.

“Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujar Alex dalam pernyataan tertulis, yang diterima, Rabu (29/7/2026), di Jakarta.

Hal ini disampaikan Alex, merespon langkah antisipatif yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan jajarannya, merancang langkah menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, pada rapat terbatas, Selasa (28/7/2026).

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Puncak kemarau pada bulan Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia.

Sementara, pada bulan Agustus, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) di bulan September.

“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran,” terangnya.

Alex kemudian mencontohkan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang selama ini jadi langganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di tujuah provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tukasnya.

Ketua Panitia Kerja ( Panja) Alih Fungsi Lahan, Komisi IV DPR RI ini menekankan bahwa Kementerian Kehutanan, harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi.

Alex juga menyinggung soal perangkat perlindungan diri petugas yang diterjunkan memadamkan Karhulta, hanya seadanya. Kemudian, lokasi Karhutla yang di tengah rimba belantara, juga tantangan yang tidak sederhana.

"Sepantasnya, kita merencang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” tambah Alex.

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat ini juga meminta Kementerian Pertanian, mendorong kepala daerah di semua tingkatan, menyusun langkah antisipatif sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. Sebab,yang paling paham karakteristik daerah, tentu saja para pemimpinnya.

Sesuai Kearifan Lokal

Kementerian Pertanian, harus terbuka dengan masukan daerah dalam menjawab tantangan El Nino yang disertai kemarau.

"Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," tandasnya . (id10)