Komisi IV DPRD Medan: BRT Tanpa Feeder Berpotensi Mubazir

MEDAN (Waspada.id): Komisi IV DPRD Medan meminta rencana penggratisan ongkos angkutan pelajar di Kota Medan didukung sistem transportasi yang terintegrasi. Kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang tanpa didukung angkutan pengumpan (feeder) dikhawatirkan tidak efektif dan berpotensi memubazirkan anggaran.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti USU dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Senin (10/11), di gedung DPRD Medan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi anggota Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution dan Datuk Iskandar Muda. Dalam rapat tersebut disepakati hasil pembahasan akan segera dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan guna memastikan mekanisme angkutan pelajar gratis memiliki dasar hukum yang jelas.

Sekretaris Organda Medan Jaya Sinaga mengapresiasi Komisi IV DPRD Medan yang telah dua kali menggelar RDP untuk mendorong realisasi angkutan pelajar gratis.

Menurutnya, PP Nomor 35 Tahun 2023 telah memberikan ruang bagi penyediaan layanan angkutan umum gratis bagi pelajar. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan payung hukum yang jelas melalui regulasi daerah.

Ia menilai Perda Angkutan Umum Nomor 91 Tahun 2016 perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan dan modernisasi transportasi saat ini.

“Regulasi lama sudah tidak relevan. Angkutan umum bergerak ke arah modern, tetapi regulasinya masih tertinggal. Perlu kajian bersama akademisi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Jaya juga mengingatkan, keberadaan bus listrik atau BRT yang hanya melayani koridor jalan utama belum mampu menjangkau kawasan permukiman dan sekolah yang berada di jalan-jalan kecil.

Karena itu, diperlukan feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor BRT. Tanpa angkutan pengumpan, dikhawatirkan bus beroperasi tanpa penumpang memadai, sementara pelajar di kawasan pinggiran tetap kesulitan memperoleh layanan transportasi.

“Jangan sampai APBD yang dibayarkan untuk bus listrik menjadi mubazir. Kalau tidak ada feeder yang menyuplai penumpang, BRT bisa berjalan kosong, sementara pelajar di pinggiran tetap tidak terlayani,” tegasnya.

Ia menekankan, angkutan pengumpan harus menjadi bagian dari sistem transportasi terintegrasi dan turut mendapatkan skema layanan gratis bagi pelajar.

“Feeder itu kuncinya. Tanpa feeder, BRT hanya menjadi proyek di jalan besar, bukan solusi transportasi bagi pelajar,” tambahnya.

Jaya berharap rencana angkutan pelajar gratis tidak sekadar menjadi program, tetapi didukung payung hukum, kajian akademik, kepastian anggaran dan keterlibatan angkutan pengumpan.

Menurutnya, modernisasi transportasi tidak boleh mengabaikan angkutan kota yang selama ini melayani masyarakat hingga ke kawasan permukiman dan sekolah.

Komisi IV DPRD Medan selanjutnya akan mengonsultasikan hasil RDP ke Kementerian Perhubungan agar rencana angkutan pelajar gratis dapat direalisasikan dengan mekanisme yang tepat, baik secara teknis maupun hukum.(wsp.id)